Sanggau (Antara Kalbar) - Penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sanggau kini dinilai tidak lagi pada tempatnya sehingga menimbulkan kesan miring dari kalangan masyarakat.
Ignatius Dibas salah seorang warga mengungkapkan, kendaraan dinas seperti mobil dan sepeda motor, seharusnya tidak boleh digunakan oleh mereka yang tidak berkepentingan dengan kendaraan tersebut.
"Kalau kendaraan dinas, harus dipakai untuk kepentingan dinas, bukan hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi dipakai bukan untuk kepentingan kedinasan. Semua kendaraan dinaslah intinya, baik yang diperuntukkan bagi eksekutif maupun legislatif," ujarnya.
Untuk itu, kata mantan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau ini, Bupati harus tegas mengambil sikap terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas ini sehingga tidak ada kesan pembiaran.
"Kita menghimpun sejumlah informasi yang menyebutkan ada kendaraan dinas yang dipakai untuk isteri para pejabat, yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Jelas ini penyimpangan dan harus ada tindakan tegas. Peruntukannya jelas salah," ujar dia.
Sementara warga Sanggau lainnya, Supardi mengaku mendapat laporan ada beberapa kendaraan dinas dewan disalahgunakan. "Jadi mobil itu dipakai untuk berkantor di tempat lain. Sementara itu mobil dinas dewan. Saya tidak perlu sebut orangnya. Kalau merasa ya tolong diperbaiki," katanya.
Pria yang akrab disapa Bang Pardi ini berharap ada fungsi pengawasan yang baik dalam permasalahan kendaraan dinas ini. "Jangan seenaknya kendaraan tersebut dipakai. Masyarakat kita ini bisa melihat ini salah. Seharusnya digunakan untuk operasional anggota dewan. Ini malah orang lain yang menggunakannya. Saya pernah menyampaikan ke yang bersangkutan tetapi tetap tidak diindahkan. Apa karena saya hanya masyarakat biasa. Seharusnya malu kan. Mungkin ini satu diantara sekian banyak kasus yang pernah terlihat dan terdengar oleh saya," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Ignatius Dibas salah seorang warga mengungkapkan, kendaraan dinas seperti mobil dan sepeda motor, seharusnya tidak boleh digunakan oleh mereka yang tidak berkepentingan dengan kendaraan tersebut.
"Kalau kendaraan dinas, harus dipakai untuk kepentingan dinas, bukan hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi dipakai bukan untuk kepentingan kedinasan. Semua kendaraan dinaslah intinya, baik yang diperuntukkan bagi eksekutif maupun legislatif," ujarnya.
Untuk itu, kata mantan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau ini, Bupati harus tegas mengambil sikap terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas ini sehingga tidak ada kesan pembiaran.
"Kita menghimpun sejumlah informasi yang menyebutkan ada kendaraan dinas yang dipakai untuk isteri para pejabat, yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Jelas ini penyimpangan dan harus ada tindakan tegas. Peruntukannya jelas salah," ujar dia.
Sementara warga Sanggau lainnya, Supardi mengaku mendapat laporan ada beberapa kendaraan dinas dewan disalahgunakan. "Jadi mobil itu dipakai untuk berkantor di tempat lain. Sementara itu mobil dinas dewan. Saya tidak perlu sebut orangnya. Kalau merasa ya tolong diperbaiki," katanya.
Pria yang akrab disapa Bang Pardi ini berharap ada fungsi pengawasan yang baik dalam permasalahan kendaraan dinas ini. "Jangan seenaknya kendaraan tersebut dipakai. Masyarakat kita ini bisa melihat ini salah. Seharusnya digunakan untuk operasional anggota dewan. Ini malah orang lain yang menggunakannya. Saya pernah menyampaikan ke yang bersangkutan tetapi tetap tidak diindahkan. Apa karena saya hanya masyarakat biasa. Seharusnya malu kan. Mungkin ini satu diantara sekian banyak kasus yang pernah terlihat dan terdengar oleh saya," ujar dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016