Pontianak (Antara Kalbar) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalbar terus berupaya agar pelarangan pengunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 untuk dibatalkan.
"Kita terus mengusahakan bagaimana larangan tersebut dibatalkan sebab tidak berpihak kepada nelayan di Kalbar," ujar Ketua HSNI Kalbar, Bani Amin di Pontianak, Rabu.
Bani menjelaskan, pelarangan tersebut diikuti dengan penggantian alat yang tidak sesuai dengan daerah Kalbar. Nelayan menilai alat tangkap bantuan sulit diterapkan di Kalbar.
"Oleh karena itu lah dasar kita agar kementerian untuk meninjau ulang pelarangan yang akan diberlakukan tanggal 26 Desember 2016 mendatang," kata dia.
Ia memberikan solusi untuk pengunaan trawl yang dibilang akan menghabiskan bibit ikan yakni dengan cara selama ini pengunaan agak di tepi pantai harus dipindahkan ke laut.
"Bisa juga di bagi area di mana saja yang boleh mengunakan pukat trawl," terangnya.
Bani mengkhwatirkan apabila benar- benar pelarangan itu ada maka ada 3.000 nelayan di Kalbar kena dampaknya. Ia tidak memungkiri akan ada pengangguran lantaran tidak bisa melaut.
"Bayangkan jika hal tersebut diterapkan. Bukan hanya nelayan saja terkena tetapi keluarga- keluarga dan daya beli mereka akan menurun," ujar Bani Amin.
Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar ada kebijakan yang sepenuhnya mendukung nelayan. Ia berharap apa yang diusahakan nelayah berbuah hasil.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mendorong dan memajukan ikan budidaya yang potensinya jauh lebih besar.
"Jangan seperti saat ini, industri perikanan dibuat bangkrut. Kapal-kapal dibuat menganggur, nelayan dibuat masuk penjara," ujar dia.
Menurut dia, banyak kebijakan pemerintah yang justru menghancurkan visi poros maritim Presiden Joko Widodo. Ia juga menyarankan agar pemerintah mendorong konsumsi ikan sumber protein utama.
"Karena kandungan proteinnya jauh lebih baik dan harganya lebih murah," kata Daniel menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kita terus mengusahakan bagaimana larangan tersebut dibatalkan sebab tidak berpihak kepada nelayan di Kalbar," ujar Ketua HSNI Kalbar, Bani Amin di Pontianak, Rabu.
Bani menjelaskan, pelarangan tersebut diikuti dengan penggantian alat yang tidak sesuai dengan daerah Kalbar. Nelayan menilai alat tangkap bantuan sulit diterapkan di Kalbar.
"Oleh karena itu lah dasar kita agar kementerian untuk meninjau ulang pelarangan yang akan diberlakukan tanggal 26 Desember 2016 mendatang," kata dia.
Ia memberikan solusi untuk pengunaan trawl yang dibilang akan menghabiskan bibit ikan yakni dengan cara selama ini pengunaan agak di tepi pantai harus dipindahkan ke laut.
"Bisa juga di bagi area di mana saja yang boleh mengunakan pukat trawl," terangnya.
Bani mengkhwatirkan apabila benar- benar pelarangan itu ada maka ada 3.000 nelayan di Kalbar kena dampaknya. Ia tidak memungkiri akan ada pengangguran lantaran tidak bisa melaut.
"Bayangkan jika hal tersebut diterapkan. Bukan hanya nelayan saja terkena tetapi keluarga- keluarga dan daya beli mereka akan menurun," ujar Bani Amin.
Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar ada kebijakan yang sepenuhnya mendukung nelayan. Ia berharap apa yang diusahakan nelayah berbuah hasil.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mendorong dan memajukan ikan budidaya yang potensinya jauh lebih besar.
"Jangan seperti saat ini, industri perikanan dibuat bangkrut. Kapal-kapal dibuat menganggur, nelayan dibuat masuk penjara," ujar dia.
Menurut dia, banyak kebijakan pemerintah yang justru menghancurkan visi poros maritim Presiden Joko Widodo. Ia juga menyarankan agar pemerintah mendorong konsumsi ikan sumber protein utama.
"Karena kandungan proteinnya jauh lebih baik dan harganya lebih murah," kata Daniel menegaskan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016