Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengingatkan kepada satuan petugas Saber Pungli yang telah dibentuk agar tidak ragu bertindak menyapu bersih praktik pungutan liar.
"Dalam hal pungutan liar, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli Kalbar sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016. Saya minta Satgas tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyapu bersih pungutan liar di Kalimantan Barat," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Dia menyatakan pihaknya sangat mendukung rencana Presiden RI yang serius dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar ini, guna mencegah tindakan inefisiensi pada birokrasi di daerah dan mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Cornelis, ke tiga hal tersebut akan dapat meningkatkan daya saing, produktivitas yang tinggi serta memudahkan membangun usaha.
Berkaitan dengan pungutan liar, Cornelis mengatakan karena pungutan liar dalam pelayanan pemerintah bisa menghambat dan menyengsarakan rakyat.
"Besar kecilnya praktik pungutan liar jika ditemukan harus segera diproses, tidak hanya internal melainkan proses hukum juga harus dilakukan," tuturnya.
Untuk ini, dia berharap kepada semua birokrasi agar bekerja dengan baik, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, agar tidak terjadi masalah.
Cornelis menuturkan pemerintah berupaya mendorong peningkatan daya saing nasional. Ia menambahkan, masalah utama yang menghambat Indonesia dalam meningkatkan daya saing adalah produktivitas yang masih rendah dan sulitnya membangun usaha.
Untuk memperbaiki hal tersebut, tiga hal menjadi fokus Pemerintah, pertama korupsi dan pungutan liar,kedua, berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
Pembenahan ini telah dimulai dilakukan pemerintah melalui program deregulasi, pemangkasan perizinan usaha dan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi.
"Hal ini menunjukkan bahwa Presiden RI Jokowi berkomitmen untuk memberantas pungutan liar yang terjadi di birokrasi," kata Cornelis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Dalam hal pungutan liar, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli Kalbar sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016. Saya minta Satgas tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyapu bersih pungutan liar di Kalimantan Barat," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Dia menyatakan pihaknya sangat mendukung rencana Presiden RI yang serius dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar ini, guna mencegah tindakan inefisiensi pada birokrasi di daerah dan mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Cornelis, ke tiga hal tersebut akan dapat meningkatkan daya saing, produktivitas yang tinggi serta memudahkan membangun usaha.
Berkaitan dengan pungutan liar, Cornelis mengatakan karena pungutan liar dalam pelayanan pemerintah bisa menghambat dan menyengsarakan rakyat.
"Besar kecilnya praktik pungutan liar jika ditemukan harus segera diproses, tidak hanya internal melainkan proses hukum juga harus dilakukan," tuturnya.
Untuk ini, dia berharap kepada semua birokrasi agar bekerja dengan baik, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, agar tidak terjadi masalah.
Cornelis menuturkan pemerintah berupaya mendorong peningkatan daya saing nasional. Ia menambahkan, masalah utama yang menghambat Indonesia dalam meningkatkan daya saing adalah produktivitas yang masih rendah dan sulitnya membangun usaha.
Untuk memperbaiki hal tersebut, tiga hal menjadi fokus Pemerintah, pertama korupsi dan pungutan liar,kedua, berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
Pembenahan ini telah dimulai dilakukan pemerintah melalui program deregulasi, pemangkasan perizinan usaha dan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi.
"Hal ini menunjukkan bahwa Presiden RI Jokowi berkomitmen untuk memberantas pungutan liar yang terjadi di birokrasi," kata Cornelis.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016