Sambas (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Sambas, Erwin Saputra menanggapi positif kenaikan tarif STNK, BPKB, Mutasi, TNKB karena dengan adanya kenaikan itu bisa menjadi upaya pembatasan kepemilikan kendaraan.
"Dengan adanya kenaikan tarif tersebut kita menanggapi dengan positif karena masyarakat perlu juga tahu kondisi keuangan negara. Selain itu kenaikan tarif juga salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Erwin menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah terlebih dahulu dilakukan oleh negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Kembali saya menilai tujuan dari tarif untuk pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, sama dengan yang sudah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia bahkan negara-negara di Eropa juga sudah melakukannya untuk pembatasan kepemilikan kendaraan," jelas Erwin.
Erwin menambahkan apa yang dilakukan pemerintah menurutnya bertujuan untuk pembangunan. Ia mencontohkan untuk membangun jalan untuk masyarakat itu memerlukan biaya yang besar, kenaikan untuk pembayaran biaya STNK, BPKB dan lainnya itu bisa menjadi satu cara untuk membangun tersebut.
Ia menjelaskan pemerintah pusat tentu sudah mempunyai perencanaan yang lebih besar dengan adanya kenaikan sejumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut.
"Kita ketahui bahwa setiap tahun pertambahan kepemilikan kendaraan pribadi selalu bertambah. Sementara kondisi jalan yang ada seperti di Kabupaten Sambas ini misalnya kondisinya masih tetap sama. Sehingga tidak seimbang antara pertambahan kendaraan yang ada dengan pembangunan jalan," kata dia.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dengan adanya kenaikan tarif tersebut kita menanggapi dengan positif karena masyarakat perlu juga tahu kondisi keuangan negara. Selain itu kenaikan tarif juga salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Erwin menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah terlebih dahulu dilakukan oleh negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Kembali saya menilai tujuan dari tarif untuk pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, sama dengan yang sudah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia bahkan negara-negara di Eropa juga sudah melakukannya untuk pembatasan kepemilikan kendaraan," jelas Erwin.
Erwin menambahkan apa yang dilakukan pemerintah menurutnya bertujuan untuk pembangunan. Ia mencontohkan untuk membangun jalan untuk masyarakat itu memerlukan biaya yang besar, kenaikan untuk pembayaran biaya STNK, BPKB dan lainnya itu bisa menjadi satu cara untuk membangun tersebut.
Ia menjelaskan pemerintah pusat tentu sudah mempunyai perencanaan yang lebih besar dengan adanya kenaikan sejumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut.
"Kita ketahui bahwa setiap tahun pertambahan kepemilikan kendaraan pribadi selalu bertambah. Sementara kondisi jalan yang ada seperti di Kabupaten Sambas ini misalnya kondisinya masih tetap sama. Sehingga tidak seimbang antara pertambahan kendaraan yang ada dengan pembangunan jalan," kata dia.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017