Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, memasuki usia Kalbar ke-60, harus menjadi acuan bagi seluruh pegawai agar melakukan perubahan paradigma birokrat agar mampu menghadapi berbagai perubahan yang terjadi terutama tuntutan masyarakat akan peningkatan layanan.
"Terlebih saat ini, kita sudah memasuki periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga perlu adanya perubahan paradigma birokrat agar mampu menghadapi perubahan ekonomi kawasan. Kalbar sangat berdekatan dengan negara tetangga, sehingga ini juga harus menjadi perhatian bagi jajaran Birokrat," kata Cornelis di Pontianak, saat peringatan HUT Pemerintah provinsi ke-60, Selasa.
Menurutnya, MEA juga merupakan tantangan para birokrat untuk meningkatkan pelayanan publik agar mampu bersaing dengan negara ASEAN yang lainnya.
Masyarakat lokal diharapkan dapat berperan langsung dalam berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, namun bagaimana bisa terwujud apabila pelayanan publik yang berbelit-belit dan lambat akan menghambat pengusaha lokal untuk bersaing menghadapi MEA.
Sebagian besar dari keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah, Khususnya Kalbar akan bergantung pada kualitas dan efektivitas dari para pegawai negeri sipilnya.
"Berhasilnya layanan publik juga bisa ditunjang dengan produk teknologi informasi yang ada saat ini. Kita ketahui, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk memajukan pelayanan publik," tuturnya.
Cornelis menuturkan, dengan meningkatkan penyediaan fasilitas bukan hanya akan mepercepat dan mempermudah, namun sekaligus memberikan efektivitas serta makin meningkatkan pelayanan publik.
Dengan berhasilnya pemerintah memperbaiki penyelenggaraan publik menjadi lebih efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, maka pemerintah bukan hanya dapat memperbaiki kinerja birokrasi tetapi juga mampu membangun good governance.
"Peningkatan pelayanan itu harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap segala persoalan. Oleh karena itu, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan mudah harus terus diupayakan," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Terlebih saat ini, kita sudah memasuki periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga perlu adanya perubahan paradigma birokrat agar mampu menghadapi perubahan ekonomi kawasan. Kalbar sangat berdekatan dengan negara tetangga, sehingga ini juga harus menjadi perhatian bagi jajaran Birokrat," kata Cornelis di Pontianak, saat peringatan HUT Pemerintah provinsi ke-60, Selasa.
Menurutnya, MEA juga merupakan tantangan para birokrat untuk meningkatkan pelayanan publik agar mampu bersaing dengan negara ASEAN yang lainnya.
Masyarakat lokal diharapkan dapat berperan langsung dalam berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, namun bagaimana bisa terwujud apabila pelayanan publik yang berbelit-belit dan lambat akan menghambat pengusaha lokal untuk bersaing menghadapi MEA.
Sebagian besar dari keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah, Khususnya Kalbar akan bergantung pada kualitas dan efektivitas dari para pegawai negeri sipilnya.
"Berhasilnya layanan publik juga bisa ditunjang dengan produk teknologi informasi yang ada saat ini. Kita ketahui, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk memajukan pelayanan publik," tuturnya.
Cornelis menuturkan, dengan meningkatkan penyediaan fasilitas bukan hanya akan mepercepat dan mempermudah, namun sekaligus memberikan efektivitas serta makin meningkatkan pelayanan publik.
Dengan berhasilnya pemerintah memperbaiki penyelenggaraan publik menjadi lebih efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, maka pemerintah bukan hanya dapat memperbaiki kinerja birokrasi tetapi juga mampu membangun good governance.
"Peningkatan pelayanan itu harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap segala persoalan. Oleh karena itu, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan mudah harus terus diupayakan," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017