Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro mengatakan penerapan konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) dinilai perlu dimasukkan dalam kurikulum pengajaran di perguruan tinggi di Indonesia.
"Dunia pendidikan harus memiliki wawasan nusantara dan IRI itu berbasis pada wawasan nusantara. Sehingga kami mengusulkan IRI masuk kurikulum perguruan tinggi," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Prabantoro menjelaskan wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa yang melihat ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai satu kesatuan, sangat penting tertanam di setiap anak bangsa. Sehingga diharapkan melalui kurikulum IRI bisa mengikis persoalan-persoalan yang menghambat tercapainya kesejahteraan dan keutuhan NKRI seperti masalah mayoritas minoritas, perbedaan agama, putra daerah putra bangsa atau Jawa dan luar Jawa.
"Dengan kurikulum IRI, para pemimpin bangsa bisa mengarahkan anak didik ke mana mereka akan pergi dan apa yang nanti harus diperbuat," katanya.
Dikatakannya inti dari konsepsi IRI menekankan perkawinan antara BUMN dan BUMD (Provinsi dan Kabupaten). Perkawinan ini membentuk suatu entitas baru, misalnya PT X, yang sebagian sahamnya dijual kepada BUMD (Provinsi dan Kabupaten) yang ada di seluruh Indonesia. Kepemilikan saham BUMD di PT X dapat membentuk entitas baru atau bisa juga tidak. Namun jika terbentuk entitas baru maka sebagian sahamnya dijual kepada seluruh rakyat yang ber-KTP Indonesia dengan mekanisme pasar saham yang baru, pasar saham IRI.
"Jika sudah terjadi mekanisme ini, yang diperlukan adalah lokomotif-lokomotif ekonomi. BUMN-BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN, PLN dan lain-lain masing-masing harus menjadi lokomotif ekonomi bagi BUMD-BUMD dan buka bergabung menjadi satu membentuk holding," kata dia
Percepatan ekonomi IRI katanya adalah membawa sebanyak-banyaknya gerbong ekonomi BUMD Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat ekonomi masing-masing daerah. Jika mekanisme dan sistem ekonomi IRI ini terjadi akan terdorong terwujudnya transparansi, fair competition, good corporate governance (GCG) dan anti korupsi karena semua pihak yang terlibat akan saling mengawasi.
"Di bidang sumberdaya manusia, kekurangan SDM yang tidak berkualitas akan ditutupi dari daerah lain sehingga dengan sendirinya konteks putra daerah terhapuskan. Di lain hal, IRI akan meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi karena memenuhi tuntutan bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam IRI," papar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dunia pendidikan harus memiliki wawasan nusantara dan IRI itu berbasis pada wawasan nusantara. Sehingga kami mengusulkan IRI masuk kurikulum perguruan tinggi," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Prabantoro menjelaskan wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa yang melihat ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai satu kesatuan, sangat penting tertanam di setiap anak bangsa. Sehingga diharapkan melalui kurikulum IRI bisa mengikis persoalan-persoalan yang menghambat tercapainya kesejahteraan dan keutuhan NKRI seperti masalah mayoritas minoritas, perbedaan agama, putra daerah putra bangsa atau Jawa dan luar Jawa.
"Dengan kurikulum IRI, para pemimpin bangsa bisa mengarahkan anak didik ke mana mereka akan pergi dan apa yang nanti harus diperbuat," katanya.
Dikatakannya inti dari konsepsi IRI menekankan perkawinan antara BUMN dan BUMD (Provinsi dan Kabupaten). Perkawinan ini membentuk suatu entitas baru, misalnya PT X, yang sebagian sahamnya dijual kepada BUMD (Provinsi dan Kabupaten) yang ada di seluruh Indonesia. Kepemilikan saham BUMD di PT X dapat membentuk entitas baru atau bisa juga tidak. Namun jika terbentuk entitas baru maka sebagian sahamnya dijual kepada seluruh rakyat yang ber-KTP Indonesia dengan mekanisme pasar saham yang baru, pasar saham IRI.
"Jika sudah terjadi mekanisme ini, yang diperlukan adalah lokomotif-lokomotif ekonomi. BUMN-BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN, PLN dan lain-lain masing-masing harus menjadi lokomotif ekonomi bagi BUMD-BUMD dan buka bergabung menjadi satu membentuk holding," kata dia
Percepatan ekonomi IRI katanya adalah membawa sebanyak-banyaknya gerbong ekonomi BUMD Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat ekonomi masing-masing daerah. Jika mekanisme dan sistem ekonomi IRI ini terjadi akan terdorong terwujudnya transparansi, fair competition, good corporate governance (GCG) dan anti korupsi karena semua pihak yang terlibat akan saling mengawasi.
"Di bidang sumberdaya manusia, kekurangan SDM yang tidak berkualitas akan ditutupi dari daerah lain sehingga dengan sendirinya konteks putra daerah terhapuskan. Di lain hal, IRI akan meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi karena memenuhi tuntutan bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam IRI," papar dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017