Sambas (Antara Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mengatakan, pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masa pemerintahan Jokowi-JK diharapkan memberikan dampak besar bagi masyarakat perbatasan, dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan.
"Pada rapat kerja bersama pemerintah pusat, kami dari Komisi XI DPR RI selalu menekankan, dari belanja langsung, khususnya untuk pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya harus bisa diukur dengan beberapa aspek yang ada. Seperti pembangunan di perbatasan," kata Jeno saat mengunjungi PLBN terpadu, Aruk, Sambas, Jumat.
"Kita berharap infrastruktur PLBN ini bisa memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat," tambahnya.
Menurutnya, rapat kerja yang dilakukan bersama pemerintah pusat itu, pihaknya memberikan target, berapa besar pencapaian dari program yang ada.
"Harus ada target dari belanja APBN itu pemerintah harus bisa mengukur, berapa lapangan kerja yang terbuka, berapa banyak penekanan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Karena keberadaan PLBN Aruk ini harus bisa memberikan manfaat pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, yang harus juga menjadi catatan adalah jangan sampai barang impor lebih banyak dari ekspor di wilayah perbatasan. Artinya Pemda Kalbar dan bupati sepanjang perbatasan tentu dengan dukungan pemerintah pusat, harus memikirkan dan menggalakkan produk-produk unggulan yang bisa di ekspor melalui PLBN ini.
"Jika memang ke depan dijadikan pintu ekspor impor. Harus dibangun kawasan-kawasan industri di perbatasan untuk mendukung perkembangan industri sesuai potensi daerah seperti pertanian perkebunan, juga perikanan laut karena potensi ikan-ikan laut dari Singkawang Sambas juga mempunyai pasar di Sarawak," katanya.
Legislator dari PDI Perjuangan itu menambahkan, dengan terbukanya jalur-jalur perbatasan juga harus diwaspadai sebagai pintu masuk bagi barang-barang ilegal utamanya narkoba.
Untuk itu, petugas, baik bea cukai maupun aparat lainnya harus mewaspadai dijadikannya kawasan sepanjang perbatasan sebagai pintu masuk.
"Kemudian, masyarakat lokal di sekitar Entikong harus siap, jangan hanya menjadi penonton. Untuk itu, instansi-instansi pusat di Entikong harus memberdayakan dan membina masyarakat setempat seperti kawan-kawan pengusaha UKM di Entikong yang terhimpun dalam wadah para pedagang perbatasan," tuturnya.
(KR-RDO/H005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Pada rapat kerja bersama pemerintah pusat, kami dari Komisi XI DPR RI selalu menekankan, dari belanja langsung, khususnya untuk pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya harus bisa diukur dengan beberapa aspek yang ada. Seperti pembangunan di perbatasan," kata Jeno saat mengunjungi PLBN terpadu, Aruk, Sambas, Jumat.
"Kita berharap infrastruktur PLBN ini bisa memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat," tambahnya.
Menurutnya, rapat kerja yang dilakukan bersama pemerintah pusat itu, pihaknya memberikan target, berapa besar pencapaian dari program yang ada.
"Harus ada target dari belanja APBN itu pemerintah harus bisa mengukur, berapa lapangan kerja yang terbuka, berapa banyak penekanan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Karena keberadaan PLBN Aruk ini harus bisa memberikan manfaat pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, yang harus juga menjadi catatan adalah jangan sampai barang impor lebih banyak dari ekspor di wilayah perbatasan. Artinya Pemda Kalbar dan bupati sepanjang perbatasan tentu dengan dukungan pemerintah pusat, harus memikirkan dan menggalakkan produk-produk unggulan yang bisa di ekspor melalui PLBN ini.
"Jika memang ke depan dijadikan pintu ekspor impor. Harus dibangun kawasan-kawasan industri di perbatasan untuk mendukung perkembangan industri sesuai potensi daerah seperti pertanian perkebunan, juga perikanan laut karena potensi ikan-ikan laut dari Singkawang Sambas juga mempunyai pasar di Sarawak," katanya.
Legislator dari PDI Perjuangan itu menambahkan, dengan terbukanya jalur-jalur perbatasan juga harus diwaspadai sebagai pintu masuk bagi barang-barang ilegal utamanya narkoba.
Untuk itu, petugas, baik bea cukai maupun aparat lainnya harus mewaspadai dijadikannya kawasan sepanjang perbatasan sebagai pintu masuk.
"Kemudian, masyarakat lokal di sekitar Entikong harus siap, jangan hanya menjadi penonton. Untuk itu, instansi-instansi pusat di Entikong harus memberdayakan dan membina masyarakat setempat seperti kawan-kawan pengusaha UKM di Entikong yang terhimpun dalam wadah para pedagang perbatasan," tuturnya.
(KR-RDO/H005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017