Sambas (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, Sunaryo mengatakan saat ini pihaknya telah mendapatkan kiriman blangko E-KTP dari pemerintah pusat yang akan diprioritaskan kepada warga yang belum memiliki E-KTP.
"Kita telah mendapat 10 ribu blangko E- KTP pada April ini. Dari semuanya akan kita prioritaskan untuk warga yang masih belum memiliki E-KTP," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Sabtu.
Pemilihan skala prioritas kata Sunaryo karena saat ini banyak warga Kabupaten Sambas yang belum memiliki kartu identitas tersebut.
"Masyarakat Sambas yang belum sama sekali memiliki kartu identitas sekitar 15 ribu jiwa. Jadi dengan adanya 10 ribu blangko tersebut masih kurang sekitar lima ribu," kata dia.
Sementara kata Sunaryo secara keseluruhan kebutuhan blangko E- KTP untuk di Sambas masih kurang sekitar 55 ribu.
"Jadi baru sekitar 20 persen dari kebutuhan blangko yang datang tersebut. Harapan kita sebenarnya semua terpenuhi agar semua masyarakat memiliki identitas berupa E-KTP," jelasnya.
Ia menambahkan apabila semua kebutuhan bagi masyarakat yang sama sekali tidak memiliki E-KTP selesai, selanjutnya baru pihaknya akan menyasar masyarakat yang mengalami perubahan identitas.
"Setelah semua yang belum memiliki selesai baru kita bisa memenuhi E-KTP untuk perubahan identitas seperti status perkawinan, perceraian, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain," ujarnya.
(KR-DDI/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kita telah mendapat 10 ribu blangko E- KTP pada April ini. Dari semuanya akan kita prioritaskan untuk warga yang masih belum memiliki E-KTP," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Sabtu.
Pemilihan skala prioritas kata Sunaryo karena saat ini banyak warga Kabupaten Sambas yang belum memiliki kartu identitas tersebut.
"Masyarakat Sambas yang belum sama sekali memiliki kartu identitas sekitar 15 ribu jiwa. Jadi dengan adanya 10 ribu blangko tersebut masih kurang sekitar lima ribu," kata dia.
Sementara kata Sunaryo secara keseluruhan kebutuhan blangko E- KTP untuk di Sambas masih kurang sekitar 55 ribu.
"Jadi baru sekitar 20 persen dari kebutuhan blangko yang datang tersebut. Harapan kita sebenarnya semua terpenuhi agar semua masyarakat memiliki identitas berupa E-KTP," jelasnya.
Ia menambahkan apabila semua kebutuhan bagi masyarakat yang sama sekali tidak memiliki E-KTP selesai, selanjutnya baru pihaknya akan menyasar masyarakat yang mengalami perubahan identitas.
"Setelah semua yang belum memiliki selesai baru kita bisa memenuhi E-KTP untuk perubahan identitas seperti status perkawinan, perceraian, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain," ujarnya.
(KR-DDI/T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017