Pontianak (Antara Kalbarx) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta pengurus Kamar Dagang dan Industri setempat ikut mendorong percepatan perubahan Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia-Malaysia.
"Kami dari Pemprov Kalimantan Barat terus mendorong hal ini karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Untuk itu, saya minta Kadin juga bisa berperan, agar ini bisa segera direalisasikan," kata Cornelis, saat menghadiri pelantikan Pengurus Kadin Kalbar Periode 2017-2022 di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, kesepakatan BTA itu dibuat pada tahun 1970, dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan kesepakatan.
Berdasarkan BTA, terdapat aturan batasan maksimal RM600 (600 ringgit Malaysia) bagi masyarakat perbatasan untuk berbelanja di Malaysia.
"Nilai tersebut dulu mungkin besar, tapi sekarang sudah tidak relevan lagi. Saya minta itu ditinjau ulang," tuturnya.
Dikatakan dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka nilai RM600 sudah tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan para pelaku lintas batas. Apalagi untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di perbatasan, makin jauh dari harapan.
Padahal, lanjutnya, ruh dari perdagangan lintas batas bagaimana masyarakat yang ada di kawasan pesisir dan berbatasan langsung dengan negara tetangga bisa sejahtera.
Ditempat yang sama, Ketua Kadin Kalbar, Santyoso Tio mengatakan pihaknya akan berusaha untuk mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur perdagangan daerah-daerah perbatasan.
"Dalam hal ini, kita sangat mendukung apa yang disampaikan pak Gubernur Kalbar karena memang sudah seharusnya BTA itu dikaji ulang. Selain itu, kita juga tentu mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan bagi daerah perbatasan untuk bisa maju dari semua sisi bukan saja ekonomi melainkan semuanya," katanya.
Dia menyebutkan, daerah perbatasan yang notabenenya merupakan beranda Indonesia, tentu setidaknya harus maju setara dengan negara tetangga.
"Yang jelas, pada masa kepengurusan kami ini, kita ingin merangkul semua pihak agar bisa bersama-sama meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perdagangan dan indsutri yang ada. Untuk itu, kami sangat menyambut baik, komitmen kuat dari Pemprov Kalbar terkait BTA tersebut," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017