Pontianak (Antara Kalbar) - Sekitar 100 ribu lebih warga Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mendapat bantuan jaminan kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), kata Kepala Dinas Sosial kota setempat, Aswin Djafar.
"Jumlah tersebut merupakan akumulasi secara keseluruhan, baik dari bantuan pemerintah pusat maupun yang bersumber dari APBD Kota Pontianak," kata Aswin Djafar di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, masyarakat yang ditanggung oleh APBD Kota Pontianak, adalah mereka yang tidak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KIS dari pemerintah pusat.
Menurut Aswin, pihaknya telah menyalurkan bantuan jaminan kesehatan tersebut kepada sebanyak 12.179 jiwa dari 15 ribu kuota yang dianggarkan dalam APBD. Sementara, bantuan KIS yang berasal dari pemerintah pusat bagi masyarakat Kota Pontianak sebanyak 91.471 jiwa.
"Penyaluran KIS ini dalam rangka menempuh atau menjalankan gerakan masyarakat hidup sehat," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyaluran KIS itu sebagai bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah bagi warganya.
"Apalagi Kota Pontianak sudah masuk rangking 23 se-Indonesia dalam indeks kesehatan masyarakat. Kita tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan melalui KIS, Pemkot Pontianak juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," katanya.
Sebanyak 15 ribu jiwa yang tercakup dalam jaminan kesehatan melalui KIS yang dialokasikan dalam APBD Kota Pontianak. KIS ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat bila tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan yang sudah masuk dalam KIS, katanya.
Meskipun warga telah mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau KIS dari Pemkot, ia berharap penggunaan KIS semakin sedikit, sehingga mengindikasikan kesehatan masyarakat semakin baik. "Kita berharap masyarakat tidak ada yang sakit dan sehat semua," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Jumlah tersebut merupakan akumulasi secara keseluruhan, baik dari bantuan pemerintah pusat maupun yang bersumber dari APBD Kota Pontianak," kata Aswin Djafar di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, masyarakat yang ditanggung oleh APBD Kota Pontianak, adalah mereka yang tidak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KIS dari pemerintah pusat.
Menurut Aswin, pihaknya telah menyalurkan bantuan jaminan kesehatan tersebut kepada sebanyak 12.179 jiwa dari 15 ribu kuota yang dianggarkan dalam APBD. Sementara, bantuan KIS yang berasal dari pemerintah pusat bagi masyarakat Kota Pontianak sebanyak 91.471 jiwa.
"Penyaluran KIS ini dalam rangka menempuh atau menjalankan gerakan masyarakat hidup sehat," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyaluran KIS itu sebagai bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah bagi warganya.
"Apalagi Kota Pontianak sudah masuk rangking 23 se-Indonesia dalam indeks kesehatan masyarakat. Kita tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan melalui KIS, Pemkot Pontianak juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," katanya.
Sebanyak 15 ribu jiwa yang tercakup dalam jaminan kesehatan melalui KIS yang dialokasikan dalam APBD Kota Pontianak. KIS ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat bila tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan yang sudah masuk dalam KIS, katanya.
Meskipun warga telah mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau KIS dari Pemkot, ia berharap penggunaan KIS semakin sedikit, sehingga mengindikasikan kesehatan masyarakat semakin baik. "Kita berharap masyarakat tidak ada yang sakit dan sehat semua," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017