Putussibau (Antara Kalbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.
"Besok anggota Pansus harus sudah bekerja setelah diterbitkan SK nya," kata Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah ditemui usai Rapat Paripurna LKPJ Bupati Kapuas Hulu, di Putussibau, Selasa.
Ia menjelaskan saat ini berdasarkan aturan untuk LKPJ Bupati, pihak DPRD tidak bisa membatalkan atau mengiyakan, namun harus menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut kepada Bupati.
"Untuk itu kami membentuk Pansus agar dapat maksimal dalam pembahasan LKPJ Bupati Kapuas Hulu," jelas Rajuliansyah.
Sementara itu Ketua Pansus untuk LKPJ Bupati Kapuas Hulu, Yanto menegaskan pembahasan LKPJ Bupati Kapuas Hulu akan dilaksanakan setelah dilakukan rapat pansus.
"Setelah SK terbit tentunya Saya akan gelar rapat pansus bersama anggota, setelah itu akan ada jadwal - jadwal dalam pembahasan LKPJ Bupati Kapuas Hulu," jelas Yanto singkat.
Sebelumnya, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD Kapuas Hulu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu.
Nasir mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016, setelah perubahan sebesar Rp1,7 triliun, meningkat sebesar Rp285,6 miliar dari Tahun 2015.
"Penerimaan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, baik Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum, maupun dana bagi hasil pajak dan bukan pajak," kata Nasir.
Sedangkan untuk realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan, kata Nasir, setelah perubahan sebesar Rp1,716 triliun, yang terdiri dari belanja langsung Rp905,4 miliar, dan belanja tidak langsung Rp810,9 miliar.
Dirinya juga menyampaikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2016 total aktiva sebesar Rp2,7 miliar lebih.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Besok anggota Pansus harus sudah bekerja setelah diterbitkan SK nya," kata Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah ditemui usai Rapat Paripurna LKPJ Bupati Kapuas Hulu, di Putussibau, Selasa.
Ia menjelaskan saat ini berdasarkan aturan untuk LKPJ Bupati, pihak DPRD tidak bisa membatalkan atau mengiyakan, namun harus menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut kepada Bupati.
"Untuk itu kami membentuk Pansus agar dapat maksimal dalam pembahasan LKPJ Bupati Kapuas Hulu," jelas Rajuliansyah.
Sementara itu Ketua Pansus untuk LKPJ Bupati Kapuas Hulu, Yanto menegaskan pembahasan LKPJ Bupati Kapuas Hulu akan dilaksanakan setelah dilakukan rapat pansus.
"Setelah SK terbit tentunya Saya akan gelar rapat pansus bersama anggota, setelah itu akan ada jadwal - jadwal dalam pembahasan LKPJ Bupati Kapuas Hulu," jelas Yanto singkat.
Sebelumnya, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD Kapuas Hulu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu.
Nasir mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016, setelah perubahan sebesar Rp1,7 triliun, meningkat sebesar Rp285,6 miliar dari Tahun 2015.
"Penerimaan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, baik Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum, maupun dana bagi hasil pajak dan bukan pajak," kata Nasir.
Sedangkan untuk realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan, kata Nasir, setelah perubahan sebesar Rp1,716 triliun, yang terdiri dari belanja langsung Rp905,4 miliar, dan belanja tidak langsung Rp810,9 miliar.
Dirinya juga menyampaikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2016 total aktiva sebesar Rp2,7 miliar lebih.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017