Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kusyadi mengatakan. pihaknya mengawasi secara intensif sembilan pegawai yang ada di daerah itu karena diduga menggunakan narkoba.
"Sebanyak sembilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini masuk dalam daftar pengawasan kita karena berdasarkan hasil tes urinenya yang kita lakukan belum lama ini, mereka positif mengandung zat yang ada dalam obat-obatan," katanya di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan intensif kepada sembilan pegawai tersebut. Saat ditanya alasannya menggunakan narkoba, mereka mengaku sedang mengkonsumsi obat karena sedang sakit.
"Namun kami tidak langsung percaya dengan alasan mereka. Makanya sementara waktu masuk dalam pengawasan BKPSDM," tuturnya.
Setelah didata, sembilan PNS yang sedang mendapat pengawasan ini merupakan eselon IV dan staf di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
Untuk memastikan apakah para PNS ini terindikasi mengkonsumsi narkoba atau tidak, kata Kusyadi, pihaknya berencana kembali melakukan tes urine ulang bagi sembilan PNS tersebut.
"Mengenai jadwal tes urin selanjutnya kapan saya belum bisa memastikan. Namun intinya dalam waktu dekat setelah lebaran ini akan kami upayakan untuk melakukan tes urine ulang bagi sembilan PNS yang saat ini sudah masuk dalam pengawasan kami ini," katanya.
Jika setelah dilakukan tes ulang, terdapat pegawai yang hasil tes urine masih mengandung zat obat-obat terlarang, pihaknya akan memberikan tindakan tegas.
"Kalau dia pejabat tentunya juga akan dilakukan evaluasi mengenai posisi jabatannya, karena kalau memang ada pejabat yag positif mengkonsumsi narkoba apalagi kecanduan otomatis akan berdampak terhadap kualitas kinerja yang dilakukan. Makanya kemungkinan selain rehabilitasi akan dilakukan evaluasi bagi jabatannya," kata Kusyadi.
Namun, katanya, jika hanya staf biasanya selain diberikan pembinaan, pihaknya akan menawarkan pegawai tersebut untuk dilakukan rehabilitasi, dengan harapan ke depan akan terlepas dari pengaruh narkoba.
(U.KR-RDO/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Sebanyak sembilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini masuk dalam daftar pengawasan kita karena berdasarkan hasil tes urinenya yang kita lakukan belum lama ini, mereka positif mengandung zat yang ada dalam obat-obatan," katanya di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan intensif kepada sembilan pegawai tersebut. Saat ditanya alasannya menggunakan narkoba, mereka mengaku sedang mengkonsumsi obat karena sedang sakit.
"Namun kami tidak langsung percaya dengan alasan mereka. Makanya sementara waktu masuk dalam pengawasan BKPSDM," tuturnya.
Setelah didata, sembilan PNS yang sedang mendapat pengawasan ini merupakan eselon IV dan staf di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
Untuk memastikan apakah para PNS ini terindikasi mengkonsumsi narkoba atau tidak, kata Kusyadi, pihaknya berencana kembali melakukan tes urine ulang bagi sembilan PNS tersebut.
"Mengenai jadwal tes urin selanjutnya kapan saya belum bisa memastikan. Namun intinya dalam waktu dekat setelah lebaran ini akan kami upayakan untuk melakukan tes urine ulang bagi sembilan PNS yang saat ini sudah masuk dalam pengawasan kami ini," katanya.
Jika setelah dilakukan tes ulang, terdapat pegawai yang hasil tes urine masih mengandung zat obat-obat terlarang, pihaknya akan memberikan tindakan tegas.
"Kalau dia pejabat tentunya juga akan dilakukan evaluasi mengenai posisi jabatannya, karena kalau memang ada pejabat yag positif mengkonsumsi narkoba apalagi kecanduan otomatis akan berdampak terhadap kualitas kinerja yang dilakukan. Makanya kemungkinan selain rehabilitasi akan dilakukan evaluasi bagi jabatannya," kata Kusyadi.
Namun, katanya, jika hanya staf biasanya selain diberikan pembinaan, pihaknya akan menawarkan pegawai tersebut untuk dilakukan rehabilitasi, dengan harapan ke depan akan terlepas dari pengaruh narkoba.
(U.KR-RDO/S023)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017