Sekadau (Antara Kalbar) - Belum sebulan menyala, lampu penghias di jembatan penanjung yang terletak Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sudah tidak menyala lagi.
Sontak saja kejadian tersebut mengundang tanya dari Bupati Rupinus, orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari. Jembatan yang punya sejarah sendiri bagi masyarakat Sekadau tersebut, sempat terang benderang kini pudar tak sampai sebulan.
"Belum sampai 1 bulan lampu yang dipasang di jembatan Penanjung 1 sudah banyak yang tidak menyala," ungkap Bupati Sekadau, Rupinus, Rabu (20/7) malam.
"Anggaran cukup besar, yang kerja asal-asalan. Kalau belum dibayar, jangan dibayar dulu," tutupnya sembari membagi gambar dengan komentar "ancor".
Sementara itu, Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus langsung menanggapi komentar Bupati Sekadau. Menurut legislator PDI Perjuangan, jika saja belum dilakukan pembayaran, memang sebaiknya tidak perlu dibayar.
"Kalau belum dibayar sudah rusak, pekerjaan itu dianggap belum selesai konsultan wajib minta diganti. Ya sudah tentu itu harus diganti dengan standar barang milik pemerintah," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Sontak saja kejadian tersebut mengundang tanya dari Bupati Rupinus, orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari. Jembatan yang punya sejarah sendiri bagi masyarakat Sekadau tersebut, sempat terang benderang kini pudar tak sampai sebulan.
"Belum sampai 1 bulan lampu yang dipasang di jembatan Penanjung 1 sudah banyak yang tidak menyala," ungkap Bupati Sekadau, Rupinus, Rabu (20/7) malam.
"Anggaran cukup besar, yang kerja asal-asalan. Kalau belum dibayar, jangan dibayar dulu," tutupnya sembari membagi gambar dengan komentar "ancor".
Sementara itu, Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus langsung menanggapi komentar Bupati Sekadau. Menurut legislator PDI Perjuangan, jika saja belum dilakukan pembayaran, memang sebaiknya tidak perlu dibayar.
"Kalau belum dibayar sudah rusak, pekerjaan itu dianggap belum selesai konsultan wajib minta diganti. Ya sudah tentu itu harus diganti dengan standar barang milik pemerintah," tutupnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017