Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ada niat baik dari Menteri Pertanian Amran Sulaeman terkait dugaan pengoplosan beras oleh PT Indo Beras Unggul yang mencuat beberapa waktu terakhir.
"Niat Menteri Pertanian, pada dasarnya adalah baik. Sekaligus untuk menunjukkan keberpihakan kepada petani bahwa ini persoalan keadilan sosial bagi petani yang harus diwujudkan," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Selasa.
Menurut dia, keuntungan terbesar dari produk pangan sepatutnya diterima oleh petani yang sudah bekerja keras siang malam agar hasil yang diperoleh baik. "Bukan justru ke pedagang yang mengambil keuntungan terbesar," ujar dia.
Namun ia mengakui bahwa sejauh ini belum ada kesalahan yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU) karena tidak memenuhi tiga hal. Pertama, PT IBU tidak tidak membeli gabah petani dibawah harga terendah yang ditetapkan pemerintah, bahkan perusahaan tersebut membeli di atas harga Perum Bulog.
Kedua, PT IBU sama sekali belum terbukti mencampur beras rastra (raskin/bersubsidi) ke dalam campuran beras premiumnya.
Ketiga, belum adanya peraturan yang melarang beras premium dijual dengan harga maksimum tertentu
"Namun proses hukum masih berlangsung dilakukan oleh pihak berwajib, kita tunggu hasil akhir dari pemeriksaan yang berlangsung," ujar anggota DPR Dapil Kalbar dari PKB ini.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, polemik ini perlu segera dipastikan oleh pihak berwajib sehingga tidak menimbulkan polemik baru yang akan mengganggu rantai distribusi.
"Ini bagian dari `shock therapy` agar persoalan keadilan sosial menjadi wacana kita bersama, sehingga kita perlu mewujudkan petani menjadi bagian utuh mulai dari hulu hingga hilir, bukan hanya produksi tapi juga distribusi, sehingga ke depan petani tidak lagi menjual gabah tetapi mampu menjual beras agar nilai tambah terbesar dapat dirasakan petani," katanya menegaskan.
Terkait hal itu, Komisi IV DPR RI akan berusaha mewujudkan hal tersebut dengan mendorong APBN agar petani mampu menjual beras, tidak lagi menjual gabah. Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat juga akan memanggil semua pihak terkait untuk memastikan persoalan yang sesungguhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Niat Menteri Pertanian, pada dasarnya adalah baik. Sekaligus untuk menunjukkan keberpihakan kepada petani bahwa ini persoalan keadilan sosial bagi petani yang harus diwujudkan," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Selasa.
Menurut dia, keuntungan terbesar dari produk pangan sepatutnya diterima oleh petani yang sudah bekerja keras siang malam agar hasil yang diperoleh baik. "Bukan justru ke pedagang yang mengambil keuntungan terbesar," ujar dia.
Namun ia mengakui bahwa sejauh ini belum ada kesalahan yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU) karena tidak memenuhi tiga hal. Pertama, PT IBU tidak tidak membeli gabah petani dibawah harga terendah yang ditetapkan pemerintah, bahkan perusahaan tersebut membeli di atas harga Perum Bulog.
Kedua, PT IBU sama sekali belum terbukti mencampur beras rastra (raskin/bersubsidi) ke dalam campuran beras premiumnya.
Ketiga, belum adanya peraturan yang melarang beras premium dijual dengan harga maksimum tertentu
"Namun proses hukum masih berlangsung dilakukan oleh pihak berwajib, kita tunggu hasil akhir dari pemeriksaan yang berlangsung," ujar anggota DPR Dapil Kalbar dari PKB ini.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, polemik ini perlu segera dipastikan oleh pihak berwajib sehingga tidak menimbulkan polemik baru yang akan mengganggu rantai distribusi.
"Ini bagian dari `shock therapy` agar persoalan keadilan sosial menjadi wacana kita bersama, sehingga kita perlu mewujudkan petani menjadi bagian utuh mulai dari hulu hingga hilir, bukan hanya produksi tapi juga distribusi, sehingga ke depan petani tidak lagi menjual gabah tetapi mampu menjual beras agar nilai tambah terbesar dapat dirasakan petani," katanya menegaskan.
Terkait hal itu, Komisi IV DPR RI akan berusaha mewujudkan hal tersebut dengan mendorong APBN agar petani mampu menjual beras, tidak lagi menjual gabah. Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat juga akan memanggil semua pihak terkait untuk memastikan persoalan yang sesungguhnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017