Sukadana (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mencatat Tahun 2017 merupakan tahun yang paling banyak kehilangan kapal, dimana sebanyak 5 buah kapal milik pemda terbakar sehingga tidak dapat digunakan lagi.
Kelima kapal tersebut merupakan kapal-kapal yang menjadi transportasi utama penghubung kelancaran pelayanan bagi masyarakat ke wilayah Kepulauan Karimata.
Sekertaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Dra Hj Hilaria Yusnani menuturkan, dimulai pada Maret lalu yakni KM Karimata terbakar dan tenggelam di Desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata. Lalu, disusul 4 kapal cepat yakni 2 kapal cepat operasional pemerintah kabupaten dan dua kapal cepat operasional Kecamatan Kepulauan Karimata.
"Saat ini tidak ada transportasi yang dapat digunakan untuk melayani pelayaran rutin bagi masyarakat di Kepulauan Karimata, baik untuk angkutan barang dan penumpang," kata Hj Hilaria Yusnani.
Namun demikian jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan ini, pemerintah tidak akan tinggal diam dan larut dalam suasana duka atas kehilangan 5 buah kapal tersebut.
"Karena dipastikan akan segera mencarikan solusi untuk menggantikan kapal yang terbakar dan tidak dapat difungsikan kembali itu, baik dengan menggangarkan dari APBD, mencari dana di provinsi atau bahkan ke pemerintah pusat melalui APBN," ujar dia.
"Kita tidak mau masyarakat di Kepulauan Karimata mengalai kesulitan kembali dalam akses transportasi dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya," kata Hilaria.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Kelima kapal tersebut merupakan kapal-kapal yang menjadi transportasi utama penghubung kelancaran pelayanan bagi masyarakat ke wilayah Kepulauan Karimata.
Sekertaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Dra Hj Hilaria Yusnani menuturkan, dimulai pada Maret lalu yakni KM Karimata terbakar dan tenggelam di Desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata. Lalu, disusul 4 kapal cepat yakni 2 kapal cepat operasional pemerintah kabupaten dan dua kapal cepat operasional Kecamatan Kepulauan Karimata.
"Saat ini tidak ada transportasi yang dapat digunakan untuk melayani pelayaran rutin bagi masyarakat di Kepulauan Karimata, baik untuk angkutan barang dan penumpang," kata Hj Hilaria Yusnani.
Namun demikian jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan ini, pemerintah tidak akan tinggal diam dan larut dalam suasana duka atas kehilangan 5 buah kapal tersebut.
"Karena dipastikan akan segera mencarikan solusi untuk menggantikan kapal yang terbakar dan tidak dapat difungsikan kembali itu, baik dengan menggangarkan dari APBD, mencari dana di provinsi atau bahkan ke pemerintah pusat melalui APBN," ujar dia.
"Kita tidak mau masyarakat di Kepulauan Karimata mengalai kesulitan kembali dalam akses transportasi dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya," kata Hilaria.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017