Sintang (Antara Kalbar) - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.
"Banyak masyarakat kurang mampu yang harusnya masuk dalam PKH, tapi justru tidak menerima program itu," kata Jarot di Sintang, Minggu.
Menurut Jarot, justru ada masyarakat yang dianggap mampu, tapi mendapatkan bantuan PKH.
Bahkan ia mengatakan permasalahan program PKH tersebut memang klasik, yaitu miss klasifikasi.
"Masyarakat mampu dibilang tidak mampu, masyarakat tidak mampu dibilang mampu," ungkap Jarot serius.
Bupati Sintang itu, menginginkan agar Dinas Sosial membenahi data penerima bantuan PKH.
Oleh karena itu, Jarot meminta agar program itu dibenahi target sasaran penerima bantuan PKH.
"Pengelolaan bantuan sosial harus dilakukan dengan hati - hati dan transparan dalam penyalurannya," kata Jarot.
Tidak hanya itu, dirinya pun mengingatkan agar petugas berhati - hati dalam program bantuan itu, sebab menyangkut bantuan langsung.
"Harus tepat sasaran. Ngurus orang susah, harusnya bersih semua. Saya minta semua transparan, baik kepala dinas, bidang kepala seksinya semua transparan soal pendanaan," tegas Jarot.
Menurut Jarot, keberadaan Dinsos sangat penting untuk masyarakat yang kurang mampu. Program jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan amankan dulu. Betapa pentingnya Dinsos bagi pemerintah Sintang.
Ditegaskan Jarot, program apapun yang dirumuskan dalam visi misi RPJMD, tidak ada gunanya kalau fakir miskin, anak terlantar tidak dilayani dengan baik.
"Visi dan misi tidak ada gunanya kalau sosialnya macet," kata Jarot mengakhiri pembicaraannya.
(KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Banyak masyarakat kurang mampu yang harusnya masuk dalam PKH, tapi justru tidak menerima program itu," kata Jarot di Sintang, Minggu.
Menurut Jarot, justru ada masyarakat yang dianggap mampu, tapi mendapatkan bantuan PKH.
Bahkan ia mengatakan permasalahan program PKH tersebut memang klasik, yaitu miss klasifikasi.
"Masyarakat mampu dibilang tidak mampu, masyarakat tidak mampu dibilang mampu," ungkap Jarot serius.
Bupati Sintang itu, menginginkan agar Dinas Sosial membenahi data penerima bantuan PKH.
Oleh karena itu, Jarot meminta agar program itu dibenahi target sasaran penerima bantuan PKH.
"Pengelolaan bantuan sosial harus dilakukan dengan hati - hati dan transparan dalam penyalurannya," kata Jarot.
Tidak hanya itu, dirinya pun mengingatkan agar petugas berhati - hati dalam program bantuan itu, sebab menyangkut bantuan langsung.
"Harus tepat sasaran. Ngurus orang susah, harusnya bersih semua. Saya minta semua transparan, baik kepala dinas, bidang kepala seksinya semua transparan soal pendanaan," tegas Jarot.
Menurut Jarot, keberadaan Dinsos sangat penting untuk masyarakat yang kurang mampu. Program jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan amankan dulu. Betapa pentingnya Dinsos bagi pemerintah Sintang.
Ditegaskan Jarot, program apapun yang dirumuskan dalam visi misi RPJMD, tidak ada gunanya kalau fakir miskin, anak terlantar tidak dilayani dengan baik.
"Visi dan misi tidak ada gunanya kalau sosialnya macet," kata Jarot mengakhiri pembicaraannya.
(KR-TFT/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017