Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie mengatakan, saat ini, Kalbar masih membutuhkan lebih dari 1,2 juta unit rumah dengan backlog perumahan berdasarkan konsep hunian mencapai diatas angka 5 persen.
"Itu belum ditambah dengan kebutuhan rumah untuk keluarga baru lebih dari 20.000 unit rumah per tahun dengan rumah tidak layak huni (RTLH) diperkirakan mencapai jumlah sekitar 140.000 unit. Sedang kemampuan pemerintah dalam penanganan RTLH Program Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) untuk Kalbar pada Tahun 2017 adalah sekitar 6.000 unit per tahun," kata M Zeet saat membuka Rapat Koordinasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Dan Pengumpulan Data RP3KP Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, dengan kondisi tersebut, diperlukan waktu yang panjang untuk dapat mewujudkan capaian rumah layak huni yang diharapkan.
Target penanganan yang telah dicetuskan pemerintah hanya akan tercapai apabila ditangani secara bersama, rumah layak huni merupakan impian masyarakat yang tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya, pemerintah, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait secara sinergi dan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
"Untuk itu, saya mengajak seluruh Pokja-PKP Kalbar yang telah terbentuk melalui SK Gubernur Kalbar Nomor 297/DPRKPLH/2017 untuk kerja bersama dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan bentuk tanggungjawab, upaya, kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari Pokja-PKP.
Selaku pengarah Pokja-PKP Kalbar, dirinya mengimbau agar seluruh anggota Pokja-PKP Kabupaten/Kota se-Kalbar, yang hadir dalam Rakor tersebut untuk terus meningkatkan kapasitas, pemahaman dan tanggungjawab serta kepeduliannya untuk membangun sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Untuk anggota Pokja-PKP yang tidak hadir dalam rapat Koordinasi tersebut yakni dari Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kota Singkawang, Sintang, Melawi, Sekadau, Sambas, dan Kabupaten Sanggau Sekda Kalbar berharap untuk segera berkoordinasi dengan Pokja-PKP baik dari pusat maupun daerah.
"Hal ini sangat penting mengingat kepedulian dan kebersamaan kita sebagai bagian dari Pokja-PKP dalam upaya mewujudkan impian dan harapan masyarakat manjadi impian dan harapan semua sebagai Anggota Pokja-PKP," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Itu belum ditambah dengan kebutuhan rumah untuk keluarga baru lebih dari 20.000 unit rumah per tahun dengan rumah tidak layak huni (RTLH) diperkirakan mencapai jumlah sekitar 140.000 unit. Sedang kemampuan pemerintah dalam penanganan RTLH Program Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) untuk Kalbar pada Tahun 2017 adalah sekitar 6.000 unit per tahun," kata M Zeet saat membuka Rapat Koordinasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Dan Pengumpulan Data RP3KP Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, dengan kondisi tersebut, diperlukan waktu yang panjang untuk dapat mewujudkan capaian rumah layak huni yang diharapkan.
Target penanganan yang telah dicetuskan pemerintah hanya akan tercapai apabila ditangani secara bersama, rumah layak huni merupakan impian masyarakat yang tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya, pemerintah, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait secara sinergi dan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
"Untuk itu, saya mengajak seluruh Pokja-PKP Kalbar yang telah terbentuk melalui SK Gubernur Kalbar Nomor 297/DPRKPLH/2017 untuk kerja bersama dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan bentuk tanggungjawab, upaya, kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari Pokja-PKP.
Selaku pengarah Pokja-PKP Kalbar, dirinya mengimbau agar seluruh anggota Pokja-PKP Kabupaten/Kota se-Kalbar, yang hadir dalam Rakor tersebut untuk terus meningkatkan kapasitas, pemahaman dan tanggungjawab serta kepeduliannya untuk membangun sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Untuk anggota Pokja-PKP yang tidak hadir dalam rapat Koordinasi tersebut yakni dari Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kota Singkawang, Sintang, Melawi, Sekadau, Sambas, dan Kabupaten Sanggau Sekda Kalbar berharap untuk segera berkoordinasi dengan Pokja-PKP baik dari pusat maupun daerah.
"Hal ini sangat penting mengingat kepedulian dan kebersamaan kita sebagai bagian dari Pokja-PKP dalam upaya mewujudkan impian dan harapan masyarakat manjadi impian dan harapan semua sebagai Anggota Pokja-PKP," tuturnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017