Barcelona (Antara Kalbar/Reuters) - Pemimpin daerah Katalunya menyambut pernyataan kemerdekaan dari Spanyol secara sepihak, pada Minggu, setelah pemilih menentang tindakan keras polisi dan memberikan suara 90 persen untuk melepaskan diri dari Spanyol, kata pejabat setempat.
Meski polisi Spanyol menggunakan kekerasan dengan mengarahkan pentungan dan peluru karet untuk mengganggu referendum itu, pemerintah Katalunya mengatakan 2,26 juta orang memberikan suara, dalam jumlah pemilih sekitar 42 persen.
Pejabat Katalunya mengatakan lebih dari 800 orang terluka dalam bentrokan dengan polisi antihuru-hara Spanyol selama referendum tersebut, yang membuat negara itu memasuki krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dasawarsa dan memperdalam keretakan Madrid dengan Barcelona.
"Pada hari penuh harapan dan penderitaan ini, warga Katalunya mendapatkan hak untuk memiliki negara merdeka dalam bentuk republik," kata Puigdemont dalam pidatonya di televisi.
"Pemerintahan saya dalam beberapa hari ke depan akan mengirimkan hasil pemungutan suara hari ini kepada Parlemen Katalunya, tempat kedaulatan rakyat kita, sehingga bisa bertindak sesuai undang-undang referendum," katanya.
Undang-undang referendum, yang dianggap tidak secara konstitusional oleh Madrid, memprediksikan deklarasi kemerdekaan sepihak oleh parlemen Katalunya jika mayoritas memilih untuk meninggalkan Spanyol. Undang-undang tersebut tidak menetapkan jumlah pemilih minimum karena hasilnya valid.
Sebelumnya, kerusuhan terjadi di jalanan Katalunya saat polisi nasional melakukan tindakan kekerasan di tempat pemungutan suara dengan pentungan untuk membuat para pemilih menjauh dari tempat pemungutan suara.
Aksi tersebut mendapat kritik di dalam dan luar negeri. Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menyuarakan kekhawatirannya atas kekerasan tersebut sambil mendukung pandangan Madrid bahwa pemungutan suara itu tidak konstitusional.
Wakil perdana menteri Spanyol mengatakan tindak kekerasan yang digunakan oleh polisi dianggap telah sewajarnya dilakukan.
"Tidak adanya rasa tanggung jawab mutlak oleh pemerintah daerah harus mendapat tindakan oleh aparat keamanan negara," demikian pernyataan wakil perdana menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria.
Menjelang referendum, Puigdemont mengatakan bahwa dia akan segera mengumumkan deklarasi kemerdekaan dalam waktu 48 jam setelah mayoritas mengatakan "ya" dalam pemungutan suara.
Namun sifat pemungutan suara yang terfragmentasi, dengan banyaknya tempat pemungutan suara yang tertutup, hal tersebut mempersulit pergerakannya untuk mengadakan deklarasi kemerdekaan secara formal.
Puigdemont meminta Eropa turun tangan demi memastikan hak asasi dihormati sepenuhnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017