Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengharapkan masyarakat lebih memahami bagaimana proses pemekaran suatu daerah, agar tidak mudah terprovokasi pada isu pemekaran yang dimanfaatkan sejumlah oknum pada pilkada Kalbar 2018 mendatang.
"Kalau pada pemilihan Kepala Daerah di Kalbar yang dihelat 2018 masih saja menggoreng isu tentang pemekaran provinsi, berarti masih perlu memahami lebih jauh bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemekaran daerah otonomi baru," kata Cornelis di Ngabang, Jumat.
Menurutnya, menjelang Pilkada Kalbar tahun depan masyarakat harus berpikir jernih dan menggunakan nalar yang baik. Sehingga, kalau ada yang mengangkat isu Pilkada Kalbar dengan pemekaran Provinsi. Itu berarti yang bersangkutan masih minim pengalamannya.
Karena katanya, jika ingin jadi Gubernur Kalbar itu wawasannya harus sudah internasional. Bukan hanya berkutat dengan janji-janji pemekaran sementara kewenangan itu ada di pemerintah pusat.
"Sebab Kalbar memiliki letak strategis di jalur perdagangan internasional dan juga bertetangga dengan dua negara. Sehingga orang luar berlomba-lomba untuk menghancurkan tatanan kehidupan di Kalimantan terencana terstruktur dan masif baik menggunakan narkoba maupun dengan isu memecah belah persatuan," tuturnya.
Intinya, lanjut Cornelis, dalam rangka Pilkada 2018, masyarakat harus hati-hati masalah SARA dan IT. Jangan asal "share", sebab dari kepolisian itu sudah ada tim Cyber.
Diakuinya bahwa, seperti yang Kapolri Sampaikan beberapa waktu lalu, ada 3 daerah di Indonesia yang rawan konflik saat Pilkada yakni Jabar, Kalbar, dan Papua.
"Saya yakin Kalbar ini masyarakatnya tidak akan macam-macam," jelasnya.
Di samping itu juga, saat ini masyarakat hidup ada di tiga alam. "Alam nyata, alam gaib, dan alam maya, jadi alam maya ini yang cukup sulit, sehingga kita harus bijak," kata Cornelis.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kalau pada pemilihan Kepala Daerah di Kalbar yang dihelat 2018 masih saja menggoreng isu tentang pemekaran provinsi, berarti masih perlu memahami lebih jauh bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemekaran daerah otonomi baru," kata Cornelis di Ngabang, Jumat.
Menurutnya, menjelang Pilkada Kalbar tahun depan masyarakat harus berpikir jernih dan menggunakan nalar yang baik. Sehingga, kalau ada yang mengangkat isu Pilkada Kalbar dengan pemekaran Provinsi. Itu berarti yang bersangkutan masih minim pengalamannya.
Karena katanya, jika ingin jadi Gubernur Kalbar itu wawasannya harus sudah internasional. Bukan hanya berkutat dengan janji-janji pemekaran sementara kewenangan itu ada di pemerintah pusat.
"Sebab Kalbar memiliki letak strategis di jalur perdagangan internasional dan juga bertetangga dengan dua negara. Sehingga orang luar berlomba-lomba untuk menghancurkan tatanan kehidupan di Kalimantan terencana terstruktur dan masif baik menggunakan narkoba maupun dengan isu memecah belah persatuan," tuturnya.
Intinya, lanjut Cornelis, dalam rangka Pilkada 2018, masyarakat harus hati-hati masalah SARA dan IT. Jangan asal "share", sebab dari kepolisian itu sudah ada tim Cyber.
Diakuinya bahwa, seperti yang Kapolri Sampaikan beberapa waktu lalu, ada 3 daerah di Indonesia yang rawan konflik saat Pilkada yakni Jabar, Kalbar, dan Papua.
"Saya yakin Kalbar ini masyarakatnya tidak akan macam-macam," jelasnya.
Di samping itu juga, saat ini masyarakat hidup ada di tiga alam. "Alam nyata, alam gaib, dan alam maya, jadi alam maya ini yang cukup sulit, sehingga kita harus bijak," kata Cornelis.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017