Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi ( Hiswana Migas) Kalbar, Hendra Salam menilai perbedaan harga gas melon yang jauh lebih murah dibandingkan dengan nonsubsidi mendorong pihak tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya.
"Harga gas elpiji tiga kilogram per kilogramnya jauh lebih murah dibandingakan nonsubsidi. Harga yang jauh lebih murah menyebabkan ada peluang bisnis dan disalahgunakan," ujar Hendra Salam di Pontianak, Minggu.
Hendra menjelaskan penyalahgunaanlah yang mengakibatkan penyaluran gas melon menjadi tidak tepat sasaran.
"Dengan tidak tepat sasaran, di beberapa waktu belakangan ini terkesan ada kelangkaan. Padahal dari distribusi Pertamina atau stok yang ada masih stabil," papar dia.
Ia mencontohkan untuk penggunaan elpiji tiga kilogram per keluarga hanya berlaku satu KTP. Namun realitanya dan ditemukan di lapangan dari data penjualan dalam satu keluarga ada lima KTP yang membeli.
"Bahkan dalam keluarga tersebut membeli hampir setiap hari. Kita tahu paling tinggi dalam sebulan pengunaan empat tabung gas dalam satu keluarga," kata dia.
Ia menambahkan selain dimanfaatkan oleh orang yang menjual kembali dengan harga lebih tinggi, saat ini masih banyak warga yang mampu namun menggunakan gas melon.
"Kita tahu bahwa gas melon diperuntukkan kalangan rumah tangga kurang mampu dan usaha mikro. Namun realitanya masih banyak ngaku tidak mampu dibuktikan dengan membeli gas bersubsidi. Hal itu lah menyebabkan tidak tepat sasaran," kata dia.
Pihaknya selaku ujung tombak penyaluran gas melon akan terus bertekad untuk melakukan penjualan tepat sasaran.
"Bersama pemerintah dan Pertamina, kita akan menjalankan amanah peraturan presiden dalam peruntukan gas subsidi. Upaya - upaya yang maksimal akan kita lakukan," komitmennya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Harga gas elpiji tiga kilogram per kilogramnya jauh lebih murah dibandingakan nonsubsidi. Harga yang jauh lebih murah menyebabkan ada peluang bisnis dan disalahgunakan," ujar Hendra Salam di Pontianak, Minggu.
Hendra menjelaskan penyalahgunaanlah yang mengakibatkan penyaluran gas melon menjadi tidak tepat sasaran.
"Dengan tidak tepat sasaran, di beberapa waktu belakangan ini terkesan ada kelangkaan. Padahal dari distribusi Pertamina atau stok yang ada masih stabil," papar dia.
Ia mencontohkan untuk penggunaan elpiji tiga kilogram per keluarga hanya berlaku satu KTP. Namun realitanya dan ditemukan di lapangan dari data penjualan dalam satu keluarga ada lima KTP yang membeli.
"Bahkan dalam keluarga tersebut membeli hampir setiap hari. Kita tahu paling tinggi dalam sebulan pengunaan empat tabung gas dalam satu keluarga," kata dia.
Ia menambahkan selain dimanfaatkan oleh orang yang menjual kembali dengan harga lebih tinggi, saat ini masih banyak warga yang mampu namun menggunakan gas melon.
"Kita tahu bahwa gas melon diperuntukkan kalangan rumah tangga kurang mampu dan usaha mikro. Namun realitanya masih banyak ngaku tidak mampu dibuktikan dengan membeli gas bersubsidi. Hal itu lah menyebabkan tidak tepat sasaran," kata dia.
Pihaknya selaku ujung tombak penyaluran gas melon akan terus bertekad untuk melakukan penjualan tepat sasaran.
"Bersama pemerintah dan Pertamina, kita akan menjalankan amanah peraturan presiden dalam peruntukan gas subsidi. Upaya - upaya yang maksimal akan kita lakukan," komitmennya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017