Pontianak(Antara Kalbar) - Pengurus Cabang Gabungan Perusahan Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, Idwar Hanis mengatakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) akan mampu menjawab isu negatif yang kencang disuarakan baik dari lokal maupun internasional terhadap komoditas sawit Indonesia.
"Saat ini kita masih rasakan berbagai tantangan dan kendala dalam mengelola sawit baik dari sisi hulu maupun hilir yang dinamis dan kompleks," ujarnya saat seminar nasional perkebunan sawit penggerak ekonomi daerah dengan tema percepatan sertifikasi ISPO di Pontianak, Kamis.
Idwar mencontohkan isu negatif tersebut seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, bea masuk ekspor yang tinggi dan lainnya.
"Kembali untuk menjawab itu semua perusahaan harus ISPO. Apalagi memang ISPO ini merupakan peranti hukum yang sudah diwajibakan oleh pemerintah," kata dia.
Pada sisi lain kata Idwar, kabar baiknya di Kalbar dalam 10 tahun terakhir perkebunan sawit terus berkembang pesat di mana saat ini total luas tanam sawit sudah mencapai 1,4 juta hektare. Dari total tersebut 250 hektarenya adalah perkebunan mitra dari perusahaan.
"Dengan perkembangan pesat menunjukan iklim investasi di Kalbar sudah sangat baik. Itu tentu tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah. Kami sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan berkomitmen terus menjaga kondisi iklim investasi," kata dia.
Kembali, untuk membangun iklim investasi dan perkebunan yang berkelanjutan maka perkebunanan yang memiliki standar sertifikasi ISPO.
"Saat ini dari 400 perusahaan sawit di Kalbar baru 18 perusahaan yang ISPO. Itu tentu menjadi perhatian kita dan kita dorong juga teman - teman mengurus sertifikasi ISPO tersebut," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Saat ini kita masih rasakan berbagai tantangan dan kendala dalam mengelola sawit baik dari sisi hulu maupun hilir yang dinamis dan kompleks," ujarnya saat seminar nasional perkebunan sawit penggerak ekonomi daerah dengan tema percepatan sertifikasi ISPO di Pontianak, Kamis.
Idwar mencontohkan isu negatif tersebut seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, bea masuk ekspor yang tinggi dan lainnya.
"Kembali untuk menjawab itu semua perusahaan harus ISPO. Apalagi memang ISPO ini merupakan peranti hukum yang sudah diwajibakan oleh pemerintah," kata dia.
Pada sisi lain kata Idwar, kabar baiknya di Kalbar dalam 10 tahun terakhir perkebunan sawit terus berkembang pesat di mana saat ini total luas tanam sawit sudah mencapai 1,4 juta hektare. Dari total tersebut 250 hektarenya adalah perkebunan mitra dari perusahaan.
"Dengan perkembangan pesat menunjukan iklim investasi di Kalbar sudah sangat baik. Itu tentu tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah. Kami sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan berkomitmen terus menjaga kondisi iklim investasi," kata dia.
Kembali, untuk membangun iklim investasi dan perkebunan yang berkelanjutan maka perkebunanan yang memiliki standar sertifikasi ISPO.
"Saat ini dari 400 perusahaan sawit di Kalbar baru 18 perusahaan yang ISPO. Itu tentu menjadi perhatian kita dan kita dorong juga teman - teman mengurus sertifikasi ISPO tersebut," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017