Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) M. Zeet Hamdy Assovie, meminta kepada seluruh kepala daerah di provinsi itu untuk terbuka kepada publik karena hal ini sudah menjadi keharusan.
"Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya membicarakan proses pemerintah, keseluruhan siklus bekerjanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif," kata M Zeet, saat membuka kegiatan diseminasi penyelenggaraan daerah bagi pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tahun 2017, di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, dalam alam demokrasi maka pembangunan yang berbasiskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dipahami sebagai upaya pemerintah menjadi bagian dari solusi atas masalah rakyat.
"Karena masalah rakyat tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori, yakni peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan hidup, peningkatan kualitas kehidupan pendidikan, dan kemampuan produktifitas sehingga dapat menciptakan pendapatan dan daya beli, serta bagaimana rakyat dapat hidup lebih bahagia," tuturnya.
Dengan demikian, lanjutnya, maka isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pembuatan regulasi dan tata kelola kebijakan pemerintahan harus ditempatkan dalam rangka penyelesaian empat masalah tersebut.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintahan terbuka merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia, dengan demikian bahwa pemerintahan di semua tingkatan dari pusat sampai ke daerah," katanya.
Pemrintahan kecamatan, kelurahan dan desa institusi lain, lanjutnnya, harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government, sebab diyakininya bahwa bahwa keterbukaan dan partisipasi public dapat mendorong perekonomian dan pembangunan.
"Karena pemerintah telah membuka pintu lebih lebar sehingga memungkinkan semua orang dapat bertumbuh dan mengambil peluang bersama," kata M Zeet.
Terkait dengan pemberian pelayanan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memang perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang ada untuk dapat mewujudkannya. Salah satunya adalah adanya kerja sama ataupun komitmen bersama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengatasi permasalahan di daerah yang dapat menjadi potensi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mengingat kondisi geografis Kalimantan Barat yang begitu luas, kata M Zeet, tentunya akan berpengaruh baik pada rentang kendali pemerintahan maupun cakupan pelayanan terhadap masyarakat.
"Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan efisien dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, peluang kerja sama antar daerah di Kalimantan Barat perlu kita bangun dan optimalkan, agar kesenjangan dalam pelayanan publik dapat dikurangi atau bahkan teratasi," tuturnya.
Dan yang tak kalah penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat menurut M Zeet adalah, adanya sumber daya aparatur pemerintahan yang professional dan kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
"Dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh sumber daya aparatur yang mumpuni, akan menjadi peluang yang sangat besar bagi terwujudnya peningkatan daya saing daerah," katanya.
(KR-RDO/E008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya membicarakan proses pemerintah, keseluruhan siklus bekerjanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif," kata M Zeet, saat membuka kegiatan diseminasi penyelenggaraan daerah bagi pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tahun 2017, di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, dalam alam demokrasi maka pembangunan yang berbasiskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dipahami sebagai upaya pemerintah menjadi bagian dari solusi atas masalah rakyat.
"Karena masalah rakyat tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori, yakni peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan hidup, peningkatan kualitas kehidupan pendidikan, dan kemampuan produktifitas sehingga dapat menciptakan pendapatan dan daya beli, serta bagaimana rakyat dapat hidup lebih bahagia," tuturnya.
Dengan demikian, lanjutnya, maka isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pembuatan regulasi dan tata kelola kebijakan pemerintahan harus ditempatkan dalam rangka penyelesaian empat masalah tersebut.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintahan terbuka merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia, dengan demikian bahwa pemerintahan di semua tingkatan dari pusat sampai ke daerah," katanya.
Pemrintahan kecamatan, kelurahan dan desa institusi lain, lanjutnnya, harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government, sebab diyakininya bahwa bahwa keterbukaan dan partisipasi public dapat mendorong perekonomian dan pembangunan.
"Karena pemerintah telah membuka pintu lebih lebar sehingga memungkinkan semua orang dapat bertumbuh dan mengambil peluang bersama," kata M Zeet.
Terkait dengan pemberian pelayanan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memang perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang ada untuk dapat mewujudkannya. Salah satunya adalah adanya kerja sama ataupun komitmen bersama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengatasi permasalahan di daerah yang dapat menjadi potensi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mengingat kondisi geografis Kalimantan Barat yang begitu luas, kata M Zeet, tentunya akan berpengaruh baik pada rentang kendali pemerintahan maupun cakupan pelayanan terhadap masyarakat.
"Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan efisien dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, peluang kerja sama antar daerah di Kalimantan Barat perlu kita bangun dan optimalkan, agar kesenjangan dalam pelayanan publik dapat dikurangi atau bahkan teratasi," tuturnya.
Dan yang tak kalah penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat menurut M Zeet adalah, adanya sumber daya aparatur pemerintahan yang professional dan kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
"Dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh sumber daya aparatur yang mumpuni, akan menjadi peluang yang sangat besar bagi terwujudnya peningkatan daya saing daerah," katanya.
(KR-RDO/E008)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017