Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof Dr Muhadjir Effendy menghadiri acara Seminar Pendidikan yang digelar Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka HUT PGRI dan HGN di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis.
Seminar Pendidikan tersebut mengangkat tema "Pendidikan Berkualitas Menjadikan Insan Yang Berkarakter Mulia".
"Pendidikan karakter ini maknanya sama dengan pendidikan budi pekerti, dan sering juga disebut pendidikan akhlak, pendidikan nilai dan pendidikan watak," kata Muhadjir Effendy.
Pada tahun 2016, katanya, Kemendikbud mulai menginstrodusir program penguatan karakter ini dalam Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2017 yang berjudul hari sekolah.
"Didalam Permen itu ada 3 hal yang diatur, pertama, tentang perubahan beban kerja guru. Kedua, hari sekolah dan ketiga program penguatan karakter," ujarnya.
Menurutnya, pendidikan karakter ini adalah amanah dari janji Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang tertuang dalam program Aksi Jokowi - JK.
Kemudian, diterjemahkan lebih lanjut dalam Nawacita sehingga pendidikan karakter menjadi bagian dari Nawacita. "Kalau kita membaca program Aksi Jokowi - JK pendidikan karakter itu diutamakan pada jenjang Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP," ungkapnya.
Disitu tegas-tegas dinyatakan, bahwa alokasi materi dan waktu untuk pendidikan karakter jenjang SD dan SMP itu 70 persen dari waktu dan materinya. "Sedangkan 30 persennya berisikan pengetahuan," tuturnya.
Atas dasar itulah, kemudian Kemendikbud mencoba menterjemahkannya dengan Permen No.23 tahun 2017. "Jadi 70 persen pendidikan di SD dan SMP itu bermuatan karakter dan ini perlu dicatat bagi guru SD dan SMP," katanya.
Artinya, kata dia, sekolah-sekolah SD dan SMP itu harus berubah, harus ada reformasi dan restorasi di level pendidikan. "Jadi kalau di sekolah SD dan SMP itu masih padat dengan memberikan pengetahuan kepada siswa maka itu sudah tidak zamannya lagi," katanya.
Oleh karena itulah, di sekolah SD dan SMP harus berisi muatan pembentukan karakter para siswa (anak didik). Menurutnya, pendidikan karakter ini adalah pondasi dari pendidikan lebih lanjut atau bangunan pendidikan selanjutnya.
Dia mengibaratkan, jika PAUD adalah lahannya, kemudian pendidikan dasar SD dan SMP itu adalah pondasinya. Sedangkan SMA dan SMK itu adalah bangunannya.
"Kalau pondasinya ini tidak kuat, maka bangunan berikutnya juga tidak akan kuat. Tetapi kalau pondasinya ini kokoh, maka apapun diatasnya di bangun pasti akan kokoh juga," katanya.
Menurutnya, hal itu yang mendasari mengapa pendidikan karakter ditetapkan Bapak Presiden RI, Joko Widodo terutama jenjang SD dan SMP. Lantas bagaimana dengan SMA dan SMK-nya. Ini tetap diperhatikan, hanya saja pembentukan karakternya lebih ditekankan pada penyiapan siswa yang bersangkutan untuk memasuki dunia kerja atau memasuki pendidikan yang lebih tinggi.
"Jadi pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK itu karakternya lebih fokus dan dikhususkan ke arah untuk menyiapkan siswa memasuki dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Seminar Pendidikan tersebut mengangkat tema "Pendidikan Berkualitas Menjadikan Insan Yang Berkarakter Mulia".
"Pendidikan karakter ini maknanya sama dengan pendidikan budi pekerti, dan sering juga disebut pendidikan akhlak, pendidikan nilai dan pendidikan watak," kata Muhadjir Effendy.
Pada tahun 2016, katanya, Kemendikbud mulai menginstrodusir program penguatan karakter ini dalam Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2017 yang berjudul hari sekolah.
"Didalam Permen itu ada 3 hal yang diatur, pertama, tentang perubahan beban kerja guru. Kedua, hari sekolah dan ketiga program penguatan karakter," ujarnya.
Menurutnya, pendidikan karakter ini adalah amanah dari janji Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang tertuang dalam program Aksi Jokowi - JK.
Kemudian, diterjemahkan lebih lanjut dalam Nawacita sehingga pendidikan karakter menjadi bagian dari Nawacita. "Kalau kita membaca program Aksi Jokowi - JK pendidikan karakter itu diutamakan pada jenjang Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP," ungkapnya.
Disitu tegas-tegas dinyatakan, bahwa alokasi materi dan waktu untuk pendidikan karakter jenjang SD dan SMP itu 70 persen dari waktu dan materinya. "Sedangkan 30 persennya berisikan pengetahuan," tuturnya.
Atas dasar itulah, kemudian Kemendikbud mencoba menterjemahkannya dengan Permen No.23 tahun 2017. "Jadi 70 persen pendidikan di SD dan SMP itu bermuatan karakter dan ini perlu dicatat bagi guru SD dan SMP," katanya.
Artinya, kata dia, sekolah-sekolah SD dan SMP itu harus berubah, harus ada reformasi dan restorasi di level pendidikan. "Jadi kalau di sekolah SD dan SMP itu masih padat dengan memberikan pengetahuan kepada siswa maka itu sudah tidak zamannya lagi," katanya.
Oleh karena itulah, di sekolah SD dan SMP harus berisi muatan pembentukan karakter para siswa (anak didik). Menurutnya, pendidikan karakter ini adalah pondasi dari pendidikan lebih lanjut atau bangunan pendidikan selanjutnya.
Dia mengibaratkan, jika PAUD adalah lahannya, kemudian pendidikan dasar SD dan SMP itu adalah pondasinya. Sedangkan SMA dan SMK itu adalah bangunannya.
"Kalau pondasinya ini tidak kuat, maka bangunan berikutnya juga tidak akan kuat. Tetapi kalau pondasinya ini kokoh, maka apapun diatasnya di bangun pasti akan kokoh juga," katanya.
Menurutnya, hal itu yang mendasari mengapa pendidikan karakter ditetapkan Bapak Presiden RI, Joko Widodo terutama jenjang SD dan SMP. Lantas bagaimana dengan SMA dan SMK-nya. Ini tetap diperhatikan, hanya saja pembentukan karakternya lebih ditekankan pada penyiapan siswa yang bersangkutan untuk memasuki dunia kerja atau memasuki pendidikan yang lebih tinggi.
"Jadi pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK itu karakternya lebih fokus dan dikhususkan ke arah untuk menyiapkan siswa memasuki dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017