Pontianak (Antaranews Kalbar) - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mendukung percepatan realisasi program satu juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui peningkatan kapasitas strategis seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD)dalam menyalurkan KPR.
"Kita siap didayagunakan semaksimal mungkin oleh BPD dalam perluasan akses kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah. BPD dipandang memiliki kelebihan sebagai penyalur utama. BPD cenderung dapat lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing," ujar Direktur SMF Trisnadi Yulrisman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia menjelasakan masih tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.
"Dalam rangka mendukung optimalisasi BPD selain mendukung dari sisi pembiayaan, SMF bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda telah menyusun dan menyerahkan standar operasi prosedur KPR BPD SMF dan Kredit Modal Kerja," papar dia.
Trisnadi meyakini KPR BPD SMF yang ada akan dapat medorong realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasil rendah di berbagai daerah di Indonesia.
"Kemudian implementasi SOP tersebut tentu juga dapat memperkuat peran BPD dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, utamanya dalam meningkatkan kontribusi BPD di pembiayaan perumahan," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar RP6,09 Triliun di mana KPR FLPP sebesar Rp2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB sebesar Rp2,53 triliun untuk 225.000 unit , SBUM sebesar RP1,38 triliun untuk 344.500 unit.
"Untuk mendukung program satu juta rumah maka kami akan mendorong BPD untuk dapat berperan lebih besar lagi dalam penyaluran KPR subsidi dan SBUM di mana pada awal tahun 2018 ini diawali dengan rapat koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia untuk mendukung program tersebyt melalui pelaksanaan SOP KPR dan SOP KMK-KP," papar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kita siap didayagunakan semaksimal mungkin oleh BPD dalam perluasan akses kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah. BPD dipandang memiliki kelebihan sebagai penyalur utama. BPD cenderung dapat lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing," ujar Direktur SMF Trisnadi Yulrisman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia menjelasakan masih tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.
"Dalam rangka mendukung optimalisasi BPD selain mendukung dari sisi pembiayaan, SMF bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda telah menyusun dan menyerahkan standar operasi prosedur KPR BPD SMF dan Kredit Modal Kerja," papar dia.
Trisnadi meyakini KPR BPD SMF yang ada akan dapat medorong realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasil rendah di berbagai daerah di Indonesia.
"Kemudian implementasi SOP tersebut tentu juga dapat memperkuat peran BPD dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, utamanya dalam meningkatkan kontribusi BPD di pembiayaan perumahan," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar RP6,09 Triliun di mana KPR FLPP sebesar Rp2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB sebesar Rp2,53 triliun untuk 225.000 unit , SBUM sebesar RP1,38 triliun untuk 344.500 unit.
"Untuk mendukung program satu juta rumah maka kami akan mendorong BPD untuk dapat berperan lebih besar lagi dalam penyaluran KPR subsidi dan SBUM di mana pada awal tahun 2018 ini diawali dengan rapat koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia untuk mendukung program tersebyt melalui pelaksanaan SOP KPR dan SOP KMK-KP," papar dia.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018