Beijing (Antaranews Kalbar) - China meminta sejumlah negara-negara sekutu diplomatik Taiwan untuk mengakui bahwa negara tersebut merupakan bagian dari Kebijakan Satu China, yang dinilai Beijing sebagai sebuah tren yang tidak terelakan.
Taiwan, yang diklaim China sebagai bagian wilayahnya, memiliki hubungan formal hanya dengan 20 negara yang banyak di antaranya negara-negara miskin di Amerika Tengah dan Pasifik. China mengatakan Taiwan hanyalah sebuah provinsi yang tidak berhak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara.
China dan Taiwan telah berusaha saling menarik sekutu satu sama lain selama bertahun-tahun, dengan berupa memberikan paket bantuan di depan negara-negara berkembang, meskipun Taipei berjuang untuk bersaing dengan China yang semakin kuat.
Panama memutuskan hubungan jangka panjangnya dengan Taiwan tahun lalu yang menjadi sebuah kemenangan diplomatik besar bagi China.
Vatikan kemungkinan berada di urutan berikutnya dalam daftar, karena Takhta Suci dan China mendekati kesepakatan mengenai pengangkatan para uskup.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan darinya, sesuatu yang menurutnya sudah merupakan konsensus lama masyarakat internasional.
"Menegakkan prinsip 'Satu China' dan tidak memiliki kontak resmi dengan Taiwan telah menjadi salah satu norma internasional bagi negara-negara untuk diikuti," katanya di sela-sela pertemuan parlemen tahunan di Beijing.
"Membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, satu-satunya wakil sah seluruh rakyat China, dan memiliki kerjasama normal jelas merupakan pilihan tepat yang sesuai dengan zaman," kata Wang.
Ini adalah kecenderungan umum dan tak tertahankan, serta merupakan kepentingan jangka panjang negara-negara tersebut, ujar Wang.
Berbicara di Taipei, Chiu Chui-cheng, wakil menteri Urusan China Daratan, mengatakan bahwa Republik China atau nama resmi Taiwan, adalah sebuah negara berdaulat dengan hak untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain.
"China Daratan harus sepenuhnya menghormati hak kita untuk menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu kita," katanya kepada wartawan.
"Selama dua tahun terakhir, China daratan terus-menerus memanipulasi kebijakan "Satu China" di masyarakat internasional dan menekan ruang internasional Taiwan dengan pemikiran damainya. Hal itu telah menyakiti perasaan orang-orang Taiwan." Permusuhan China terhadap Taiwan telah meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan pada tahun 2016.
China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, meskipun Tsai telah mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Taiwan, yang diklaim China sebagai bagian wilayahnya, memiliki hubungan formal hanya dengan 20 negara yang banyak di antaranya negara-negara miskin di Amerika Tengah dan Pasifik. China mengatakan Taiwan hanyalah sebuah provinsi yang tidak berhak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara.
China dan Taiwan telah berusaha saling menarik sekutu satu sama lain selama bertahun-tahun, dengan berupa memberikan paket bantuan di depan negara-negara berkembang, meskipun Taipei berjuang untuk bersaing dengan China yang semakin kuat.
Panama memutuskan hubungan jangka panjangnya dengan Taiwan tahun lalu yang menjadi sebuah kemenangan diplomatik besar bagi China.
Vatikan kemungkinan berada di urutan berikutnya dalam daftar, karena Takhta Suci dan China mendekati kesepakatan mengenai pengangkatan para uskup.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan darinya, sesuatu yang menurutnya sudah merupakan konsensus lama masyarakat internasional.
"Menegakkan prinsip 'Satu China' dan tidak memiliki kontak resmi dengan Taiwan telah menjadi salah satu norma internasional bagi negara-negara untuk diikuti," katanya di sela-sela pertemuan parlemen tahunan di Beijing.
"Membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, satu-satunya wakil sah seluruh rakyat China, dan memiliki kerjasama normal jelas merupakan pilihan tepat yang sesuai dengan zaman," kata Wang.
Ini adalah kecenderungan umum dan tak tertahankan, serta merupakan kepentingan jangka panjang negara-negara tersebut, ujar Wang.
Berbicara di Taipei, Chiu Chui-cheng, wakil menteri Urusan China Daratan, mengatakan bahwa Republik China atau nama resmi Taiwan, adalah sebuah negara berdaulat dengan hak untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain.
"China Daratan harus sepenuhnya menghormati hak kita untuk menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu kita," katanya kepada wartawan.
"Selama dua tahun terakhir, China daratan terus-menerus memanipulasi kebijakan "Satu China" di masyarakat internasional dan menekan ruang internasional Taiwan dengan pemikiran damainya. Hal itu telah menyakiti perasaan orang-orang Taiwan." Permusuhan China terhadap Taiwan telah meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan pada tahun 2016.
China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, meskipun Tsai telah mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018