Pontianak (Antaranews Kalbar) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan pihaknya terus memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) di Kabupaten itu.
"Kita baru saja mengirim surat resminya ke Presiden Republik Indonesia. Selain ditujukan ke presiden, juga ke Menteri Polhukam RI, Menteri PUPR RI, Ketua DPD RI, Komisi V DPR RI, Pj Gubernur Kalbar dan Ketua DPRD Kalbar," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menyebutkan perihal surat yang dilayangkan tersebut yakni memohon bantuan pengalokasian anggaran pembangunan JSSB tersebut.
"Surat tersebut adalah tindak lanjut dari upaya dan komitmen Pemkab mewujudkan pembangunan JSSB. Saya secara pribadi dan Pemerintah Daerah Sambas sangat serius dan peduli untuk mewujudkan ini," kata dia.
Ia menambahkan beberapa upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas seperti memaparkan ke Ketua DPD RI, Menkopolhukam hingga ke Pj Gubernur.
"Kita dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sambas harus optimistis karena ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden RI," jelas dia.
Ia menegaskan bahwa realisasi JSSB sejalan dengan Nawa Cita presiden pada poin tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
"Jadi pembangunan jembatan dimaksud guna memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sambas sangat tepat. Isu kita adalah daerah perbatasan dan terdepan. Kita punya batas laut dan darat. Sangat bijak jika kita juga mendapatkan prioritas dan perhatian lebih pemerintah pusat," kata diua.
Akses JSSB tersebut jika terealisasi akan menghubungkan enam kecamatan yang selama ini hanya terhubung oleh penyeberangan fery sungai menuju ibu kota kabupaten.
"Selama ini dengan akses transportasi yang terbatas di enam kecamatan itu, mengakibatkan kurang bagus untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan potensi yang dimiliki enam kecamatan itu cukup besar," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kita baru saja mengirim surat resminya ke Presiden Republik Indonesia. Selain ditujukan ke presiden, juga ke Menteri Polhukam RI, Menteri PUPR RI, Ketua DPD RI, Komisi V DPR RI, Pj Gubernur Kalbar dan Ketua DPRD Kalbar," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menyebutkan perihal surat yang dilayangkan tersebut yakni memohon bantuan pengalokasian anggaran pembangunan JSSB tersebut.
"Surat tersebut adalah tindak lanjut dari upaya dan komitmen Pemkab mewujudkan pembangunan JSSB. Saya secara pribadi dan Pemerintah Daerah Sambas sangat serius dan peduli untuk mewujudkan ini," kata dia.
Baca juga:
Pemkab Rencanakan Bangun Jembatan Sungai Sambas Besar
Legislator : Jembatan Sungai Sambas Besar Tahap Desain
RKPD Sambas masih fokus bangun infrastruktur
Bupati Sambas : RAPBD 2018 Fokus Ke Infrastruktur
Pemkab Rencanakan Bangun Jembatan Sungai Sambas Besar
Legislator : Jembatan Sungai Sambas Besar Tahap Desain
RKPD Sambas masih fokus bangun infrastruktur
Bupati Sambas : RAPBD 2018 Fokus Ke Infrastruktur
Ia menambahkan beberapa upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas seperti memaparkan ke Ketua DPD RI, Menkopolhukam hingga ke Pj Gubernur.
"Kita dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sambas harus optimistis karena ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden RI," jelas dia.
Ia menegaskan bahwa realisasi JSSB sejalan dengan Nawa Cita presiden pada poin tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
"Jadi pembangunan jembatan dimaksud guna memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sambas sangat tepat. Isu kita adalah daerah perbatasan dan terdepan. Kita punya batas laut dan darat. Sangat bijak jika kita juga mendapatkan prioritas dan perhatian lebih pemerintah pusat," kata diua.
Akses JSSB tersebut jika terealisasi akan menghubungkan enam kecamatan yang selama ini hanya terhubung oleh penyeberangan fery sungai menuju ibu kota kabupaten.
"Selama ini dengan akses transportasi yang terbatas di enam kecamatan itu, mengakibatkan kurang bagus untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan potensi yang dimiliki enam kecamatan itu cukup besar," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018