Pontianak (Antaranews Kalbar) - Sebanyak 156 rumah dinas anggota TNI dan 66 asrama polisi di Singkawang, Kalimantan Barat, telah melakukan penggantian dari kWh meter paskabayar menjadi prabayar.
"Migrasi dari paskabayar ke prabayar tersebut sebagai tindak lanjut dari kerjasama dengan Polres Singkawang dan Kodim 1202 Singkawang untuk memigrasikan 100 persen rumah dinas di lingkungan TNI dan Polri," ujar Manager PT PLN (Persero) Rayon Singkawang Kota, Uray Kurnawati saat dihubungi di Singkawang, Rabu.
Sebelumnya jelas Kurnawati bahwa pihaknya melakukan sosialisasi tentang kelebihan produk listrik pintar atau listrik prabayar.
"Alhamdulillah jajaran TNI dan Polri sangat mendukung dan meminta segera dilakukan penggantian untuk seluruh Rumdis dan Aspol di Singkawang," papar dia.
Baca juga: Warga Kota Singkawang diimbau beralih ke listrik pintar
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Polres Singkawang, Abdullah Sani menyatakan bahwa listrik prabayar lebih menguntungkan.
"Dulu kalau rumah saya kosong karena ditinggal dinas, tiap bulan saya harus membayar abonemen meskipun saya tidak pakai listriknya. Kalau pakai prabayar ini kan saya bayar yang saya pakai saja," ujar Sani.
Sementara itu juga Perwakilan Sub Denzibang 02-01 Singkawang, Sanito mengaku tidak ada biaya yang dibayarkan saat migrasi dari pasca bayar ke prabayar.
"Saya pikir prosesnya ribet, ternyata tidak sama sekali. Saya cukup siapkan rekening listrik sama KTP dan PLN langsung mengganti kWh meternya. Saya hanya perlu membeli token perdana sebesar Rp20 ribu untuk saya gunakan sendiri listriknya," tambahnya.
Baca juga: PLN Bagikan Token Listrik Prabayar Gratis
Pihak Polres Singkawang dan Kodim 1202 mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik prabayar. Tidak perlu ada ketakutan seperti biaya yang mahal dan pemakaian listrik tiap bulan menjadi lebih boros. Sanito mengaku tidak mengalami perbedaan pembayaran antara prabayar dan paska.
"Saya rasa tidak ada bedanya ya, dari sisi tarif per kWh nya juga sama. Bedanya kalau dulu saya bayar rekening setelah pakai, sekarang saya beli dulu baru pakai listriknya. Lebih transparan dan terkontrol, ya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Migrasi dari paskabayar ke prabayar tersebut sebagai tindak lanjut dari kerjasama dengan Polres Singkawang dan Kodim 1202 Singkawang untuk memigrasikan 100 persen rumah dinas di lingkungan TNI dan Polri," ujar Manager PT PLN (Persero) Rayon Singkawang Kota, Uray Kurnawati saat dihubungi di Singkawang, Rabu.
Sebelumnya jelas Kurnawati bahwa pihaknya melakukan sosialisasi tentang kelebihan produk listrik pintar atau listrik prabayar.
"Alhamdulillah jajaran TNI dan Polri sangat mendukung dan meminta segera dilakukan penggantian untuk seluruh Rumdis dan Aspol di Singkawang," papar dia.
Baca juga: Warga Kota Singkawang diimbau beralih ke listrik pintar
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Polres Singkawang, Abdullah Sani menyatakan bahwa listrik prabayar lebih menguntungkan.
"Dulu kalau rumah saya kosong karena ditinggal dinas, tiap bulan saya harus membayar abonemen meskipun saya tidak pakai listriknya. Kalau pakai prabayar ini kan saya bayar yang saya pakai saja," ujar Sani.
Sementara itu juga Perwakilan Sub Denzibang 02-01 Singkawang, Sanito mengaku tidak ada biaya yang dibayarkan saat migrasi dari pasca bayar ke prabayar.
"Saya pikir prosesnya ribet, ternyata tidak sama sekali. Saya cukup siapkan rekening listrik sama KTP dan PLN langsung mengganti kWh meternya. Saya hanya perlu membeli token perdana sebesar Rp20 ribu untuk saya gunakan sendiri listriknya," tambahnya.
Baca juga: PLN Bagikan Token Listrik Prabayar Gratis
Pihak Polres Singkawang dan Kodim 1202 mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik prabayar. Tidak perlu ada ketakutan seperti biaya yang mahal dan pemakaian listrik tiap bulan menjadi lebih boros. Sanito mengaku tidak mengalami perbedaan pembayaran antara prabayar dan paska.
"Saya rasa tidak ada bedanya ya, dari sisi tarif per kWh nya juga sama. Bedanya kalau dulu saya bayar rekening setelah pakai, sekarang saya beli dulu baru pakai listriknya. Lebih transparan dan terkontrol, ya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018