Pontianak (Antaranews Kalbar) - Ratusan pemuda dan warga yang tergabung dalam Aliansi Suara Perbatasan dan Pedalaman Indonesia untuk Demokrasi (Asppirasi), menggelar aksi damai, menuntut KPU Kalimantan Barat untuk mengakomodir hak pilih masyarakat perbatasan dalam pilgub Kalbar 2018.
"Kami mewakili pemuda dan mahasiswa asal daerah perbatasan dan pedalaman Kalbar ini, menuntut agar penyelenggara Pemilu dapat memastikan masyarakat khususnya di perbatasan dan pedalaman bisa mendapatkan haknya untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 2018," kata Koordinator Aksi, Abelnus di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, ada sekian ratus ribu masyarakat khususnya pemilih potensial namun tidak memiliki KTP Elektronik yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Kalbar.
"Untuk itu, kita menuntut agar penyelenggara Pemilu dan pihak terkait dapat memperhatikan ini," tuturnya.
Massa Asppirasi menggelar aksi dimulai dari Tugu Digulis Untan. Dilanjutkan ke Komnas HAM, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar.
Dalam aksinya, Aspirasi menyampaikan beberapa tuntutan, pertama, menuntut kebijakan khusus bagi Kalbar yang belum merekam KTP Elektronik dan belum memiliki surat keterangan (Suket).
Kedua, mendesak Komnas HAM untuk mengusut indikasi pelanggaran HAM terkait dengan hak pilih WNI dalam Pilkada serentak di Kalbar.
"Ketiga, meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) secara maksimal," katanya.
Pada aksi tersebut, mereka juga meminta penyelenggara Pemilu mengulang pemutakhiran data pemilih dan menetapkannya dalam daftar pemilih tambahan.Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kami mewakili pemuda dan mahasiswa asal daerah perbatasan dan pedalaman Kalbar ini, menuntut agar penyelenggara Pemilu dapat memastikan masyarakat khususnya di perbatasan dan pedalaman bisa mendapatkan haknya untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 2018," kata Koordinator Aksi, Abelnus di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, ada sekian ratus ribu masyarakat khususnya pemilih potensial namun tidak memiliki KTP Elektronik yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Kalbar.
"Untuk itu, kita menuntut agar penyelenggara Pemilu dan pihak terkait dapat memperhatikan ini," tuturnya.
Massa Asppirasi menggelar aksi dimulai dari Tugu Digulis Untan. Dilanjutkan ke Komnas HAM, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar.
Dalam aksinya, Aspirasi menyampaikan beberapa tuntutan, pertama, menuntut kebijakan khusus bagi Kalbar yang belum merekam KTP Elektronik dan belum memiliki surat keterangan (Suket).
Kedua, mendesak Komnas HAM untuk mengusut indikasi pelanggaran HAM terkait dengan hak pilih WNI dalam Pilkada serentak di Kalbar.
"Ketiga, meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) secara maksimal," katanya.
Pada aksi tersebut, mereka juga meminta penyelenggara Pemilu mengulang pemutakhiran data pemilih dan menetapkannya dalam daftar pemilih tambahan.Budi Suyanto
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018