Pontianak, 4/5 (Antara) - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk mempelopori serta menyosialisasikan gerakan sadar subsidi penggunaan LPG nonsubsidi bagi masyarakat.
"Produk elpiji 5,5 kilogram yang diluncurkan PT Pertamina Marketing Operation Region VI Marketing Branch Kalbarteng kemarin bertujuan agar ASN tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi (LPG tabung 3 Kg) tapi segera beralihlah ke tabung 5,5 kilogram," kata Tjhai Chui Mie, di Singkawang, Jumat.
Dia mengatakan, sesuai ketentuan yang berlaku usaha mikro yang berhak menggunakan LPG 3 kg adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300 ribu per tahun.
"Pelaku usaha yang sudah mapan dan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah keatas sadar untuk tidak lagi menggunakan LPG subsidi 3 kg serta beralih ke bright 5,5 Kg atau 12 kg," katanya.
Pemkot Singkawang, sangat mendukung sosialisasi gerakan sadar subsidi di kalangan PNS serta hotel, resto dan kafe (Horeka) Kota Singkawang yang digagas oleh PT Pertamina kemarin.
Dia mengatakan, ini merupakan gerakan moralitas yang dimulai dari ASN sebagai abdi negara untuk membantu pemerintah agar subsidi di bidang energi tepat sasaran.
"ASN setidaknya menjadi role model bagi masyarakat menengah keatas untuk beralih ke produk bright elpiji gas 5,5 kg," katanya.
Dengan sosialisasi itu, ASN diharapkan bisa mendeklarasikan penggunaan LPG nonsubsidi ini atau bisa disebut deklarasi Pink, karena LPG nonsubsidi identik dengan warna Pink.
"Mari kita tinggalkan gas melon dan beralih ke gas Pink," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Singkawang, Hendryan mengimbau kepada PNS pelan-pelan untuk meninggalkan LPG 3 kg dan beralih yang ke 5 kg.
Hal itu diingatkan dia, lantaran LPG 3 kg hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai pengganti minyak tanah dan UKM yang masih mikro kecil atau menengah.
"Sedangkan pegawai negeri tidak disarankan untuk menggunakan LPG yang 3 kg," ujarnya.
Mengingat sekarang sudah ada tabung gas yang 5 kg, disarankan agar PNS untuk pelan-pelan beralih ke LPG tersebut.
"Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan produk yang baru yaitu kemasan 5 kg, baik dari segi harga cukup terjangkau bagi masyarakat mampu sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Produk elpiji 5,5 kilogram yang diluncurkan PT Pertamina Marketing Operation Region VI Marketing Branch Kalbarteng kemarin bertujuan agar ASN tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi (LPG tabung 3 Kg) tapi segera beralihlah ke tabung 5,5 kilogram," kata Tjhai Chui Mie, di Singkawang, Jumat.
Dia mengatakan, sesuai ketentuan yang berlaku usaha mikro yang berhak menggunakan LPG 3 kg adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300 ribu per tahun.
"Pelaku usaha yang sudah mapan dan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah keatas sadar untuk tidak lagi menggunakan LPG subsidi 3 kg serta beralih ke bright 5,5 Kg atau 12 kg," katanya.
Pemkot Singkawang, sangat mendukung sosialisasi gerakan sadar subsidi di kalangan PNS serta hotel, resto dan kafe (Horeka) Kota Singkawang yang digagas oleh PT Pertamina kemarin.
Dia mengatakan, ini merupakan gerakan moralitas yang dimulai dari ASN sebagai abdi negara untuk membantu pemerintah agar subsidi di bidang energi tepat sasaran.
"ASN setidaknya menjadi role model bagi masyarakat menengah keatas untuk beralih ke produk bright elpiji gas 5,5 kg," katanya.
Dengan sosialisasi itu, ASN diharapkan bisa mendeklarasikan penggunaan LPG nonsubsidi ini atau bisa disebut deklarasi Pink, karena LPG nonsubsidi identik dengan warna Pink.
"Mari kita tinggalkan gas melon dan beralih ke gas Pink," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Singkawang, Hendryan mengimbau kepada PNS pelan-pelan untuk meninggalkan LPG 3 kg dan beralih yang ke 5 kg.
Hal itu diingatkan dia, lantaran LPG 3 kg hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai pengganti minyak tanah dan UKM yang masih mikro kecil atau menengah.
"Sedangkan pegawai negeri tidak disarankan untuk menggunakan LPG yang 3 kg," ujarnya.
Mengingat sekarang sudah ada tabung gas yang 5 kg, disarankan agar PNS untuk pelan-pelan beralih ke LPG tersebut.
"Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan produk yang baru yaitu kemasan 5 kg, baik dari segi harga cukup terjangkau bagi masyarakat mampu sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakannya," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018