Pontianak  (Antaranews Kalbar) - Penjabat Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji meminta agar komisioner KPU Kalbar yang baru dapat bekerjasama dengan semua pihak, kompak, dan tanggap terhadap permasalahan yang ada di Kalbar.

"Kepada komisioner yang baru kita berharap bekerja sesuai tugas dan fungsi serta kompak dengan seluruh pihak dalam rangka mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan wakil Bupati," kata Doddy saat berkunjung ke Kota Singkawang dalam Safari Ramadhan, Jumat.

Selain kompak dalam bekerja, Doddy juga meminta bagi penyelenggara pemilu yang baru tersebut harus memperhatikan sikap keterbukaan dan sikap tanggap cepat menanggapi persoalan di masyarakat.

"Kita ingin penyelenggara KPU Kalbar ini bisa respons cepat terhadap persoalan yang muncul. Ada masalah tanggap lalu dicarikan solusinya. Sehingga persoalan dihadapi langsung bisa diselesaikan," katanya.

Menurutnya, kerja sama antara KPU Kalbar dengan instansi lainnya harus semakin ditingkatkan baik dengan Polri-TNI, serta instansi lainya dalam menyukseskan Pilgub yang dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan.

"Ingat Kalbar ini posisi terpanas ketiga setelah Papua dan Maluku. Namun posisi terpanas itu sudah bisa disejukkan dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan bersama baik bersama Kapolda dan Pangdam," ungkapnya.

Jika situasi Kalbar ingin tetap kondusif dan sejuk, maka Doddy meminta seluruh masyarakat Kalbar tidak menyebarkan berita bohong (Hoaks), tidak melakukan ujaran kebencian serta hindari berita bohong.

"Siapapun nantinya pasangan yang terpilih maka harus kita dukung demi kemajuan Kalbar kedepan," ajaknya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melantik sebanyak 86 orang penyelenggara pemilu provinsi periode 2018-2023 di Jakarta pada Kamis kemarin.

"Saya minta setidaknya ada dua hal yang dipegang erat dalam bekerja, transparansi dan integritas. Dengan dua cara ini kita bisa buat pemilu berkualitas dan kepercayaan publik meningkat," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.

Ia juga mengingatkan para penyelenggara pemilu yang baru dilantik itu, untuk bisa bekerja sama dengan baik di berbagai bidang, di antaranya dalam mengatur anggaran maupun pada pengambilan keputusan.

Menurut dia, pengambilan keputusan di KPU bersifat kolektif kolegial. Hal itu berarti kebijakan tentang penyelenggaraan pemilu tidak hanya diputuskan oleh ketua saja, tapi seluruh anggota juga punya andil untuk memutuskan.

"Kalau itu dilakukan secara individual akan terlalu berisiko. Maka saya minta mereka bekerja sama," tuturnya.

Arief menambahkan para anggota KPU Provinsi yang baru dilantik itu juga sudah memiliki bekal pengetahuan tentang kepemiluan.

Bahkan ada beberapa anggota, yang sebelumnya juga telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

 

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Andilala


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018