Pontianak (Antaranews Kalbar) - Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria menyatakan, sudah saatnya pemerintah mengkoreksi penerima solar bersubsidi dan tidak perlu terpaku dengan "alasan" bahwa BBM subsidi solar punya dampak terhadap perekonomian.
"Ini perlu dikaji ulang, sepanjang konsumen yang berhak atas solar subsidi masih nyaris 'terbuka seperti saat ini, maka subsidi pemerintah untuk solar, berpotensi terus meningkat dan pada akhirnya akan menguras APBN," kata Sofyano dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, penggunaan solar subsidi untuk "alat bisnis pengusaha angkutan (khususnya yang tarif angkutannya tidak diatur oleh pemerintah) bisa dinilai publik melanggar rasa keadilan karena "premium yang digunakan rakyat dan adalah bahan bakar yang tak disubsidi pemerintah harganya Rp6.450 /liter ini lebih mahal dibanding harga solar subsidi Rp5.150 /liter.
Rentang harga yang cukup signifikan antara harga solar subsidi dengan harga solar industri juga sangat berpeluang menjadikan solar subsidi diselewengkan. "Karena tidak ada aturan yang mengatur jumlah pembelian maksimal untuk solar subsidi," ujarnya.
Kendaraan bermotor yang berbahan bakar solar bisa bebas membeli solar subsidi dengan jumlah berapa pun dan bisa beralih alih membeli dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah, karenanya sudah saatnya pemerintah menetapkan bahwa solar subsidi hanya untuk kendaraan angkutan penumpang plat kuning dan angkutan barang roda enam ke bawah," kata Sofyano.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Ini perlu dikaji ulang, sepanjang konsumen yang berhak atas solar subsidi masih nyaris 'terbuka seperti saat ini, maka subsidi pemerintah untuk solar, berpotensi terus meningkat dan pada akhirnya akan menguras APBN," kata Sofyano dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, penggunaan solar subsidi untuk "alat bisnis pengusaha angkutan (khususnya yang tarif angkutannya tidak diatur oleh pemerintah) bisa dinilai publik melanggar rasa keadilan karena "premium yang digunakan rakyat dan adalah bahan bakar yang tak disubsidi pemerintah harganya Rp6.450 /liter ini lebih mahal dibanding harga solar subsidi Rp5.150 /liter.
Rentang harga yang cukup signifikan antara harga solar subsidi dengan harga solar industri juga sangat berpeluang menjadikan solar subsidi diselewengkan. "Karena tidak ada aturan yang mengatur jumlah pembelian maksimal untuk solar subsidi," ujarnya.
Kendaraan bermotor yang berbahan bakar solar bisa bebas membeli solar subsidi dengan jumlah berapa pun dan bisa beralih alih membeli dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah, karenanya sudah saatnya pemerintah menetapkan bahwa solar subsidi hanya untuk kendaraan angkutan penumpang plat kuning dan angkutan barang roda enam ke bawah," kata Sofyano.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018