Sukadana (Antaranews Kalbar) - Pj Bupati Kayong Utara Yusniarsyah menginstruksikan agar RPJMD 2019 -2023 Kayong Utara lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitan, keseimbangan dan keadilan antarberbagai pilar pembangunan.
"KLHS - RPJMD yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD teknokratik akan memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan daerah yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Yusniarsyah di Sukadana.
Menurutnya, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2018, diperlukan pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD teknokratik dan rancangan awal RPJMD dalam mengakomodir isu strategis pembangunan berkelanjutan dan standar pelayanan minimal.
"Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kabupaten Kayong Utara yang telah melaksanakan pilkada dan mendapatkan pemimpin yang baru untuk menyusun rancangan RPJMD yang berkualitas," ujar dia.
Termasuk mengakomodir janji-janji politik kepala daerah yang mempertimbangkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tidak meninggalkan ke-khasan daerah, demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk itu saya harapkan para hadirin sekalian dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini dengan memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini untuk pembangunan Kabupaten Kayong Utara yang berkelanjutan 5 (lima) tahun kedepan," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"KLHS - RPJMD yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD teknokratik akan memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan daerah yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Yusniarsyah di Sukadana.
Menurutnya, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2018, diperlukan pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD teknokratik dan rancangan awal RPJMD dalam mengakomodir isu strategis pembangunan berkelanjutan dan standar pelayanan minimal.
"Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kabupaten Kayong Utara yang telah melaksanakan pilkada dan mendapatkan pemimpin yang baru untuk menyusun rancangan RPJMD yang berkualitas," ujar dia.
Termasuk mengakomodir janji-janji politik kepala daerah yang mempertimbangkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tidak meninggalkan ke-khasan daerah, demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk itu saya harapkan para hadirin sekalian dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini dengan memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini untuk pembangunan Kabupaten Kayong Utara yang berkelanjutan 5 (lima) tahun kedepan," jelasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018