Putussibau (Antaranews Kalbar) - Ketua Umum Property Indonesia wilayah Kalimantan Barat Hariyanto mengatakan perumahan rakyat bersubsidi cocok dibangun di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
"Saya rasa untuk daerah perbatasan khususnya di Badau sangat cocok untuk rumah bersubsidi karena memang penghasilan masyarakat masih rendah dan sekarang masyarakat sudah cukup ramai," kata Hariyanto kepada Antara di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Hanya saja, kata Hariyanto, pengembangan program pemerintah rumah bersubsidi itu tergantung dengan permintaan masyarakat, karena itu juga jelas aturannya berkaitan dengan penghasilan yang terdata.
Baca juga: Kapuas Hulu kembangkan rumah bersubsidi
Baca juga: Permintaan rumah subsidi di Bengkayang mencapai 1.239 unit
Menurut Hariyanto, untuk daerah perbatasan seperti NTT dan Papua justru mulai dikembangkan.
"Terkadang penghasilan masyarakat yang tidak terdata juga menjadi kendala, sehingga itu kami akan usulkan kepada pemerintah pusat agar penghasilan tidak terdata itu bisa di akomodir," jelas Hariyanto.
Terkait perumahan untuk petugas negara di perbatasan itu ada aturannya, karena perumahan bersubsidi itu mesti berdomisili tetap.
"Kami tetap terus mengembangkan perumahan rakyat itu membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah," ucap Hariyanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Saya rasa untuk daerah perbatasan khususnya di Badau sangat cocok untuk rumah bersubsidi karena memang penghasilan masyarakat masih rendah dan sekarang masyarakat sudah cukup ramai," kata Hariyanto kepada Antara di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Hanya saja, kata Hariyanto, pengembangan program pemerintah rumah bersubsidi itu tergantung dengan permintaan masyarakat, karena itu juga jelas aturannya berkaitan dengan penghasilan yang terdata.
Baca juga: Kapuas Hulu kembangkan rumah bersubsidi
Baca juga: Permintaan rumah subsidi di Bengkayang mencapai 1.239 unit
Menurut Hariyanto, untuk daerah perbatasan seperti NTT dan Papua justru mulai dikembangkan.
"Terkadang penghasilan masyarakat yang tidak terdata juga menjadi kendala, sehingga itu kami akan usulkan kepada pemerintah pusat agar penghasilan tidak terdata itu bisa di akomodir," jelas Hariyanto.
Terkait perumahan untuk petugas negara di perbatasan itu ada aturannya, karena perumahan bersubsidi itu mesti berdomisili tetap.
"Kami tetap terus mengembangkan perumahan rakyat itu membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah," ucap Hariyanto.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018