Pontianak (ANTARA) - Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat menargetkan untuk membangun 5.000 unit rumah subsidi pada 2023 untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pada tahun ini ada 5.000 unit rumah subsidi untuk MBR yang akan kami bangun memenuhi kebutuhan. Versi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kebutuhan rumah subsidi di Kalbar itu 400 ribuan unit," ujar Ketua REI Kalbar, Isnaini di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa pada 2022 realisasi rumah subsidi di Kalbar 6.949 unit dan anggota REI Kalbar sendiri memiliki kontribusi 4.762 unit. Untuk realisasi rumah subsidi 70 persennya masih didominasi di Kabupaten Kubu Raya.
"Tahun lalu anggota REI Kalbar yang terdata 164 perusahaan dan mampu memproduksi rumah 4.762 unit. Kontribusi anggota REI Kalbar sebesar 68,54 persen dari total produksi rumah subsidi sebanyak 6.949 unit di Kalbar," kata dia.
Baca juga: REI Kalbar terus optimistis penuhi kebutuhan rumah subsidi untuk MBR
Untuk 2023 ia optimis dari sisi permintaan dan penjualan rumah subsidi untuk MBR lebih baik dari tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 sudah melandai.
"Apalagi saat ini harga komoditas unggulan di Kalbar seperti sawit harga lumayan membaik. Nah, harga komoditas baik berpengaruh daya beli masyarakat. Dengan begitu kami optimis tahun ini lebih baik dari sebelumnya," papar dia.
Terkait regulasi sejauh ini menurutnya masih berjalan semestinya. Hanya saja perlu penyelarasan dari UU Ciptaker dan PP bidang properti dengan perda di daerah.
"Perlu penyelarasan regulasi saat ini. Tujuannya bagaimana semua berjalan mudah dan cepat," papar dia.
Baca juga: REI Kalbar turunkan target penjualan 50 persen akibat dampak pandemi
Untuk kemudahan akad kredit atau kemudahan MBR untuk menerima KPR subsidi perlu menyiapkan administrasi pribadi dan pendukung lainnya, sehingga berjalan lancar karena beberapa pengalaman di lapangan pengajuan KPR subsidi terkendala administrasi.
"Penting juga diketahui calon pembeli yang memanfaatkan KPR subsidi yakni memperhatikan betul soal kredit yang selama ini dijalaninya dalam hal apapun termasuk pinjaman online. Ada beberapa kasus ada pinjaman online Rp30 ribu per bulan namun menunggak 6 bulan jadi tidak bisa membeli rumah dengan KPR subsidi," jelas dia.
Baca juga: Program PSU bantu developer hadirkan rumah subsidi
