Pontianak (Antaranews Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar), G Michael Jeno mengatakan empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah nyata membangun daerah itu seperti pembangunan infrastruktur, desa dan lainnya.
"Sebagaimana nawacita presiden membangun dari pinggiran, harus kita akui memang nyata direalisasikan. Contohnya pembangunan infrastruktur jalan sepanjang perbatasan, jalan trans Kalimantan dan lainnya," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menambahkan terpenting lagi saat ini ketimpangan antara desa dan kota, Jawa dan luar Jawa sudah turun. Hal itu terbukti dengan pencapaian gini rasio di Indonesia tinggal 0,39 persen.
"Dalam UU APBN kami dari Komisi XI mengamanatkan bahwa gini rasio harus di bawah 0,4 persen. Kita bersyukur realisasi gini rasio saat ini 0,39 persen," ujar dia.
Lanjutnya, inflasi di Indonesia pada umumnya dan Kalbar pada khususnya sangat terkendali. Dalam empat tahun terakhir inflasi yang terkendali bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Meski pertumbuhan ekonomi di rentang 5 hingga 6 persen namun inflasinya rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi berkualitas. Tingkat kemiskinan saat ini juga turun di Indonesia hanya 9,8 persen dan itu tentu terus diturunkan," jelas dia.
Tidak kalah pentingnya juga, kata Jeno di Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu mendorong desa mulai mandiri dan memberikan masa depan untuk berkembang dan maju.
"Melalui dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat langsung ke desa, desa bisa membangun sesuai kebutuhan desa tersebut," lanjut dia.
Melalui dana desa menurutnya geliat pembangunan infrastruktur semakin masif di desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin meningkat, kegiatan sosial, agama dan lainnya yang memperkuat desa bisa dijalankan.
"Kita akan terus mengawal pemerintah pusat untuk terus meningkatkan dana desa dikucurkan karena sangat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan lainnya di desa," kata dia.
Sementara itu, pekerjaan rumah dan catatan dari pemerintah saat ini menurutnya bagaimana pembangunan infstruktur yang kian gencar dibangun harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Bentuk kritis kita ke pemerintah bagaimana infrastruktur yang masif dibangun bisa menunjang kesejahteraan masyarakat. Contoh bisa didukung atau melalui peningkatan keahlihaan SDM, jiwa kewirausahaan dan akses permodalan yang dipermudah dan lainnya. Saat ini KUR sudah turun dari 9 persen menjadi 7 persen saja," terang dia.
Terkait kritik terhadap pemanfaatan dana desa, desa harus terus meningkatkan efektivitas bukan hanya membangun infstruktur namun juga pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakatnya.
"Dari beberapa kabupaten yang saya kunjungi di Kalbar atau dari 800 desa, baru sekitar 5 persen yang memiliki BUMDes. Padahal BUMDes yang merupakan bagian pemberdayaan memiliki peran penting untuk menggali potensi desa dan meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Fasilitator desa kita minta harus kreatif juga," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Sebagaimana nawacita presiden membangun dari pinggiran, harus kita akui memang nyata direalisasikan. Contohnya pembangunan infrastruktur jalan sepanjang perbatasan, jalan trans Kalimantan dan lainnya," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menambahkan terpenting lagi saat ini ketimpangan antara desa dan kota, Jawa dan luar Jawa sudah turun. Hal itu terbukti dengan pencapaian gini rasio di Indonesia tinggal 0,39 persen.
"Dalam UU APBN kami dari Komisi XI mengamanatkan bahwa gini rasio harus di bawah 0,4 persen. Kita bersyukur realisasi gini rasio saat ini 0,39 persen," ujar dia.
Lanjutnya, inflasi di Indonesia pada umumnya dan Kalbar pada khususnya sangat terkendali. Dalam empat tahun terakhir inflasi yang terkendali bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Meski pertumbuhan ekonomi di rentang 5 hingga 6 persen namun inflasinya rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi berkualitas. Tingkat kemiskinan saat ini juga turun di Indonesia hanya 9,8 persen dan itu tentu terus diturunkan," jelas dia.
Tidak kalah pentingnya juga, kata Jeno di Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu mendorong desa mulai mandiri dan memberikan masa depan untuk berkembang dan maju.
"Melalui dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat langsung ke desa, desa bisa membangun sesuai kebutuhan desa tersebut," lanjut dia.
Melalui dana desa menurutnya geliat pembangunan infrastruktur semakin masif di desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin meningkat, kegiatan sosial, agama dan lainnya yang memperkuat desa bisa dijalankan.
"Kita akan terus mengawal pemerintah pusat untuk terus meningkatkan dana desa dikucurkan karena sangat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan lainnya di desa," kata dia.
Sementara itu, pekerjaan rumah dan catatan dari pemerintah saat ini menurutnya bagaimana pembangunan infstruktur yang kian gencar dibangun harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Bentuk kritis kita ke pemerintah bagaimana infrastruktur yang masif dibangun bisa menunjang kesejahteraan masyarakat. Contoh bisa didukung atau melalui peningkatan keahlihaan SDM, jiwa kewirausahaan dan akses permodalan yang dipermudah dan lainnya. Saat ini KUR sudah turun dari 9 persen menjadi 7 persen saja," terang dia.
Terkait kritik terhadap pemanfaatan dana desa, desa harus terus meningkatkan efektivitas bukan hanya membangun infstruktur namun juga pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakatnya.
"Dari beberapa kabupaten yang saya kunjungi di Kalbar atau dari 800 desa, baru sekitar 5 persen yang memiliki BUMDes. Padahal BUMDes yang merupakan bagian pemberdayaan memiliki peran penting untuk menggali potensi desa dan meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Fasilitator desa kita minta harus kreatif juga," jelas dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018