Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan berharap tahun 2019 akan semakin banyak kabupaten/kota yang diverifikasi data Anugrah Parahita Ekapraya (APE).
"Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan pembinaan ke kabupaten/kota se Kalbar," katanya pada pembukaan verifikasi dan validasi Data Isian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) di Pontianak, Selasa.
Akan tetapi, pada tahun 2018, hanya Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam verifikasi data APE, sehingga diharapkan tahun depan banyak kabupaten/kota yang diverifikasi, kata H Ria Norsan.
Dikatakannya, keberhasilan pengisian data Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP-PA dan verifikasi ini dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan PP-PA dan keberhasilan tersebut diapresiasikan dengan penghargaan APE.
"APE merupakan kebanggaan bagi kita semua. Provinsi Kalbar sejak tahun 2005 telah 8 kali mendapatkan penghargaan itu. Terakhir tahun 2016 dengan perolehan Peringkat Madya. Saya berharap hal tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi peringkat di atasnya, yaitu utama atau bahkan mentor," pintanya.
Kemudian, tahun 2016 terdapat 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Pontianak yang diveritikasi data APE.?Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kabupaten/kota.
"Akan tetapi kami Pemerintah Provinsi akan tetap terus melakukan pembinaan secara intensif untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, PP-AP di daerah, agar kedepannya akan menjadi lebih baik lagi," katanya.
Selanjutnya perwujudan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan pengarusutamaan gender secara teknis dapat dilihat dari adanya anggaran yang responsif gender pada sejumlah program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggaran responsif gender (ARG) merupakan kebijakan anggaran yang menganalisis dampak anggaran pemerintah, apakah sudah memberi manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki.
"Saya yakin, keberhasilan yang kita raih pada tahun-tahun sebelumnya adalah tidak hanya karena peran BAPPEDA dan DPPPA saja, namun juga merupakan kerja keras kita bersama. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen dari semua OPD yaitu melalui data berupa program dan kegiatan yang dinilai sinergis dan sudah responsif gender," ujarnya.
Sementara itu, Tim Verifikasi Kementerian PP-PA mengatakan, timnya hanya akan melakukan verifikasi di Kabupaten Kubu Raya.
"Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi kabupaten/kota yang akan diverifikasi oleh tim kami," tuturnya.
Dikatakannya, data dan informasi ini sangat berharga bagi Kementerian dan Pemprov, kabupaten/kota sebagai landasan untuk melakukan langkah-langkah strategis, terencana efektif dan efisien dalam percepatan perwujudan pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi semua warga di Kalbar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan pembinaan ke kabupaten/kota se Kalbar," katanya pada pembukaan verifikasi dan validasi Data Isian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) di Pontianak, Selasa.
Akan tetapi, pada tahun 2018, hanya Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam verifikasi data APE, sehingga diharapkan tahun depan banyak kabupaten/kota yang diverifikasi, kata H Ria Norsan.
Dikatakannya, keberhasilan pengisian data Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP-PA dan verifikasi ini dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan PP-PA dan keberhasilan tersebut diapresiasikan dengan penghargaan APE.
"APE merupakan kebanggaan bagi kita semua. Provinsi Kalbar sejak tahun 2005 telah 8 kali mendapatkan penghargaan itu. Terakhir tahun 2016 dengan perolehan Peringkat Madya. Saya berharap hal tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi peringkat di atasnya, yaitu utama atau bahkan mentor," pintanya.
Kemudian, tahun 2016 terdapat 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Pontianak yang diveritikasi data APE.?Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kabupaten/kota.
"Akan tetapi kami Pemerintah Provinsi akan tetap terus melakukan pembinaan secara intensif untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, PP-AP di daerah, agar kedepannya akan menjadi lebih baik lagi," katanya.
Selanjutnya perwujudan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan pengarusutamaan gender secara teknis dapat dilihat dari adanya anggaran yang responsif gender pada sejumlah program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggaran responsif gender (ARG) merupakan kebijakan anggaran yang menganalisis dampak anggaran pemerintah, apakah sudah memberi manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki.
"Saya yakin, keberhasilan yang kita raih pada tahun-tahun sebelumnya adalah tidak hanya karena peran BAPPEDA dan DPPPA saja, namun juga merupakan kerja keras kita bersama. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen dari semua OPD yaitu melalui data berupa program dan kegiatan yang dinilai sinergis dan sudah responsif gender," ujarnya.
Sementara itu, Tim Verifikasi Kementerian PP-PA mengatakan, timnya hanya akan melakukan verifikasi di Kabupaten Kubu Raya.
"Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi kabupaten/kota yang akan diverifikasi oleh tim kami," tuturnya.
Dikatakannya, data dan informasi ini sangat berharga bagi Kementerian dan Pemprov, kabupaten/kota sebagai landasan untuk melakukan langkah-langkah strategis, terencana efektif dan efisien dalam percepatan perwujudan pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi semua warga di Kalbar.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018