Pontinak (Antaranews Kalbar) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sambas agar dapat merespon dengan cepat aduan yang disampaikan masyarakat.
"Terpenting lagi bukan hanya menerima aduan namun OPD merespon secara cepat terhadap aduan yang disampaikan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Sambas, Jumat.
Dalam penguatan bagaimana merespon cepat adauan masyarakat pihaknya menggelar workshop percepatan layanan aduan masyarakat yang bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) , Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD.
"Workshop bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada OPD, jaringan CSO dan komunitas sekolah mengenai kanal pengaduan yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ?(SP4N-LAPOR)," jelasnya.
Ia menambahkan workshop juga memperkenalkan aplikasi dari Menteri PanRB tersebut. ?Menurutnya itu merupakan layanan pengaduan masyarakat yang sudah terintegrasi dan diakses masyarakat ke pemerintah daerah.
"Selain itu aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan Staf Kepresidenan RI. ?Sehingga aduan yang disampaikan akan diakses lembaga tersebut. Masyarakat ketika ingin melaporkan terkait pelayanan, di pemerintah daerah akan ada adminnya yang jika tidak ditanggapi akan diketahui staf kepresidenan dan kementerian lantaran SP4N LAPOR ?telah terintegrasi," terangnya.
Menurutnya jika SP4N LAPOR admin induknya dikelola Diskominfo. SP4N LAPOR di Kabupaten Sambas, akan segera dimulai.
"Kita menargetkan penerapan SP4N LAPOR sendiri akan diterapkan pada awal 2019. Itu akan kita maksimalkan pemanfaatannya," ujarnya.
Atbah berharap untuk membangun Kabupaten Sambas butuh dukungan dari semua pihak termasuk melalui aduan pelayanan yang diberikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
"Mari bersama membangun Sambas. Semua harus andil untuk memajukan daerah ini. Jika semua berperan yakinlah Sambas akan maju lebih cepat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Terpenting lagi bukan hanya menerima aduan namun OPD merespon secara cepat terhadap aduan yang disampaikan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Sambas, Jumat.
Dalam penguatan bagaimana merespon cepat adauan masyarakat pihaknya menggelar workshop percepatan layanan aduan masyarakat yang bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) , Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD.
"Workshop bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada OPD, jaringan CSO dan komunitas sekolah mengenai kanal pengaduan yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ?(SP4N-LAPOR)," jelasnya.
Ia menambahkan workshop juga memperkenalkan aplikasi dari Menteri PanRB tersebut. ?Menurutnya itu merupakan layanan pengaduan masyarakat yang sudah terintegrasi dan diakses masyarakat ke pemerintah daerah.
"Selain itu aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan Staf Kepresidenan RI. ?Sehingga aduan yang disampaikan akan diakses lembaga tersebut. Masyarakat ketika ingin melaporkan terkait pelayanan, di pemerintah daerah akan ada adminnya yang jika tidak ditanggapi akan diketahui staf kepresidenan dan kementerian lantaran SP4N LAPOR ?telah terintegrasi," terangnya.
Menurutnya jika SP4N LAPOR admin induknya dikelola Diskominfo. SP4N LAPOR di Kabupaten Sambas, akan segera dimulai.
"Kita menargetkan penerapan SP4N LAPOR sendiri akan diterapkan pada awal 2019. Itu akan kita maksimalkan pemanfaatannya," ujarnya.
Atbah berharap untuk membangun Kabupaten Sambas butuh dukungan dari semua pihak termasuk melalui aduan pelayanan yang diberikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
"Mari bersama membangun Sambas. Semua harus andil untuk memajukan daerah ini. Jika semua berperan yakinlah Sambas akan maju lebih cepat," kata dia.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018