Pontianak (Antaranews Kalbar) - Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Tomy mengakui program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerahnya belum optimal, karena masih bersifat sektoral, sehingga kurang efektif dan efisien.
"Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, dibutuhkan adanya sinergisitas, peningkatan akses dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan secara terpadu," kata Tomy di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan bahwa data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah data miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah.
"Secara global atau persentase dari data base yang ada hampir sesuai. Namun apabila dijabarkan dengan by name by addres maka kesalahan data yang ada bisa mencapai 50 persen," tuturnya.
Hal ini, menurutnya tentu akan menyulitkan bagi pelaksana terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu di desa.
Untuk itu, melalui rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial ini, dirinya mengharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat miskin dengan permasalahan yang dihadapinya, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
Tomy menjelakan, hal itu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Sosial RI nomor 15 tahun 2018, tentang Sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
Dimana sekretariat SLRT berada dibawah Dinas Sosial Kabupaten yang dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat desa.
Beberapa fungsi dari program SLRT adalah mengintegrasikan informasi, data dan layanan dalam hal membantu menginteegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan.
"Yakni merujuk keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai. Mencatat keluhan masyarakat, mendukung penerapan SPM dan membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu," katanya.
Dengan memperhatikan fungsi tersebut SLRT merupakan program yang strategis untuk menjembatani anatara masyarakat miskin dengan Pemerintah.
Dengan harapan penanganan fakir miskin lebih maksimal dan terarah serta data yang ada tidak menjadi bias.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Dedy Yardi mengatakan sejauh ini ?masih sering terjadi persoalan-persoalan di lapangan dalam penanganan dan pemberian program-program terhadap masyarakat miskin.
Dikatakan Dedy Yardi, sampai saat ini masih sering terjadi laporan dari masyarakat bahwa beberapa program pengentasan kemiskinan masih ada yang tidak tepat sasaran.
"Kita masih mendapat laporan dan keluhan dari masayarakat bahwa masih ada berbagai program yang sebenarnya peruntukannya untuk masyarakat miskin, namun tidak tepat sasaran. Sehingga kita harapkan nantinya, melalui sistem layanan terpadu ini, kedepannya akan menghasilkan data yang sinergis," katanya.
Dia berharap, nantinya tidak boleh lagi terjadi kesalahan dalam menyalurkan program-program.
Dengan begitu, nantinya program-program sosial yang dimaksudkan bagi amsyarakat miskin tepat sasaran.
Dedy menjelaskan dalam menangani persoalan kesejahteraan masyarakat dan persoalan sosial di lapangan merupakan tanggung jawab bersama.
Untuk itu, dibutuhkan adanya sinergisitas mulai dari tingkat bawah di RT dan RW, desa, kecamatan hingga kabupaten.
Menurutnya, jika semua itu sudah menjadi satu data yang terintegrasi, program-program sosial terhadap masyarakat miskin akan sampai tepat sasaran.
"Untuk penanganan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, untuk melakukan integrasi data dan program agar kita semua memiliki satu data, sehingga pada sosialisasi ini, kita libatkan camat, kepala desa dan operator sosial," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, dibutuhkan adanya sinergisitas, peningkatan akses dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan secara terpadu," kata Tomy di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan bahwa data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah data miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah.
"Secara global atau persentase dari data base yang ada hampir sesuai. Namun apabila dijabarkan dengan by name by addres maka kesalahan data yang ada bisa mencapai 50 persen," tuturnya.
Hal ini, menurutnya tentu akan menyulitkan bagi pelaksana terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu di desa.
Untuk itu, melalui rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial ini, dirinya mengharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat miskin dengan permasalahan yang dihadapinya, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
Tomy menjelakan, hal itu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Sosial RI nomor 15 tahun 2018, tentang Sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
Dimana sekretariat SLRT berada dibawah Dinas Sosial Kabupaten yang dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat desa.
Beberapa fungsi dari program SLRT adalah mengintegrasikan informasi, data dan layanan dalam hal membantu menginteegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan.
"Yakni merujuk keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai. Mencatat keluhan masyarakat, mendukung penerapan SPM dan membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu," katanya.
Dengan memperhatikan fungsi tersebut SLRT merupakan program yang strategis untuk menjembatani anatara masyarakat miskin dengan Pemerintah.
Dengan harapan penanganan fakir miskin lebih maksimal dan terarah serta data yang ada tidak menjadi bias.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Dedy Yardi mengatakan sejauh ini ?masih sering terjadi persoalan-persoalan di lapangan dalam penanganan dan pemberian program-program terhadap masyarakat miskin.
Dikatakan Dedy Yardi, sampai saat ini masih sering terjadi laporan dari masyarakat bahwa beberapa program pengentasan kemiskinan masih ada yang tidak tepat sasaran.
"Kita masih mendapat laporan dan keluhan dari masayarakat bahwa masih ada berbagai program yang sebenarnya peruntukannya untuk masyarakat miskin, namun tidak tepat sasaran. Sehingga kita harapkan nantinya, melalui sistem layanan terpadu ini, kedepannya akan menghasilkan data yang sinergis," katanya.
Dia berharap, nantinya tidak boleh lagi terjadi kesalahan dalam menyalurkan program-program.
Dengan begitu, nantinya program-program sosial yang dimaksudkan bagi amsyarakat miskin tepat sasaran.
Dedy menjelaskan dalam menangani persoalan kesejahteraan masyarakat dan persoalan sosial di lapangan merupakan tanggung jawab bersama.
Untuk itu, dibutuhkan adanya sinergisitas mulai dari tingkat bawah di RT dan RW, desa, kecamatan hingga kabupaten.
Menurutnya, jika semua itu sudah menjadi satu data yang terintegrasi, program-program sosial terhadap masyarakat miskin akan sampai tepat sasaran.
"Untuk penanganan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, untuk melakukan integrasi data dan program agar kita semua memiliki satu data, sehingga pada sosialisasi ini, kita libatkan camat, kepala desa dan operator sosial," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018