Pontianak (Ataranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji meminta Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) setempat periode 2018-2023 yang baru dilantik untuk menyusun berbagai program ke depan guna menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah provinsi ini.
"Semoga bisa menyusun program yang bersinergi dengan program-program pemerintah," katanya saat sambutan pelantikan PW DMI Provinsi Kalbar masa bhakti 2018-2023 di Kabupaten Kubu Raya, Selasa.
Gubernur berharap DMI menjadi corong dan media untuk menyampaikan hasil program pembangunan serta sebagai upaya menangkal kabar-kabar bohong. Ia sepakat pemberdayaan masjid untuk umat sebagai pemberdayaan umat.
"Salah satunya pengentasan program kemiskinan, masjid-masjid bisa berperan besar," ujarnya.
Orang nomor satu di Kalbar ini mencontohkan semasa menjabat Wali Kota Pontianak, dia pernah membuat kios pangan berbasis masjid.
"Ada sekitar tujuh atau delapan masjid di Kota Pontianak. Kios itu menjual sembako untuk kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa masih eksis, lainnya tidak berlanjut saat ini," katanya.
Gubernur menilai dari sisi finansial, masjid mempunyai potensi berasal dari kas-kas masjid. Ia berharap kas - kas masjid tidak hanya tersimpan dalam bentuk deposito di bank.
"Kas masjid yang disimpan di deposito bank itu harus digunakan untuk pengembangan ekonomi maupun kemaslahatan umat," ujarnya.
Dia beryakinan PW DMI Provinsi Kalbar masa bhakti 2018-2023 yang terdiri dari berbagai bidang dan latar belakang bisa membantu mewujudkan program-program yang disusun nantinya.
Ia juga berpesan pengurus masjid peka terhadap kondisi yang bisa membuat ruwet dalam kehidupan kemasyarakatan.
"Saya mengharapkan Masjid tampil dengan memberikan informasi selaras dengan perencanaan pembangunan pemerintah. Bagaimanapun yang dilakukan pemerintah tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Program masjid itu juga untuk kesejahteraan umat,"kata Gubernur.
"Sampaikan informasi sebenarnya.?Berikan pencerahan bagi masyarakat guna menghindari hubungan tidak harmonis. Saya harap DMI mengambil peran dalam percepatan pemberantasan kemiskinan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyikapi berita tidak betul," tandasnya.
Sementara itu Ketua PW DMI Kalbar, Ria Norsan menyatakan, berdasarkan statistik jumlah penduduk daerah ini 5,4 juta jiwa dengan umat Islam sekitar 3,2 juta jiwa (59,66 persen).
Adapun jumlah masjid seluruh Kalbar sekitar 3.200 unit, di luar surau dan mushallah. Dengan besarnya jumlah masjid tersebut, merupakan potensi yang startegis untuk kita berdayakan dalam rangka meningkatkan kualitas inadah, memperkuat ukhuwah, serta menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid.
"Ada beberapa program unggulan PW DMI Kalbar yaitu meningkatkan pembinaan sumber daya masjid, mewujudkan masjid percontohan minimal satu masjid setiap kabupaten/kota se-kalbar dan menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat," ujarnya.
Menurut dia, untuk saat ini dia belum mendapatkan laporan terkait adanya masjid di Kalbar yang terpapar radikaslisme, hanya mungkin saja cara penceramah atau khotib dalam menyampaikan pesan-pesan Amar Ma`ruf Nahyi Mungkar terkesan keras dan tendensi.
"Oleh karena itu untuk memberikan solusi dan mengatasinya DMI kalbar akan merumuskan program pembinaan dan pelatihan kepada khotib dan imam masjid secara bertahap di setiap kabupaten/kota se-kalbar," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Syafruddin yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berpesan PW DMI Kalbar bisa menjadikan penyejuk bagi masyarakat terutama umat Islam serta Masjid bisa sangat bermanfaat tidak hanya sebagai tempat ibadah semata bagi umat muslim.
"Masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi tempat wisata religi dan pemberdayaan ekonomi umat islam," ujarnya.
Syafruddin juga menepis tudingan bahwa di Masjid dijadikan radikaslisme sebab dirinya melihat Masjid merupakan tempat umum dan sangat sulit untuk melakukan radikaslisme di tempat ibadah tersebut.
"Untuk paham radikaslisme pasti di tempat tertutup, dan di Masjid merupakan tempat umum untuk siapa saja, jika seseorang menyebarkan paham radikaslisme pasti ditangkap oleh jamaah Masjid setempat dan bisa dikeroyok oleh masyarakat setempat," tandasnya.
Dia memastikan bahwa tidak ada paham radikaslisme di tempat ibadah terutama di Masjid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Semoga bisa menyusun program yang bersinergi dengan program-program pemerintah," katanya saat sambutan pelantikan PW DMI Provinsi Kalbar masa bhakti 2018-2023 di Kabupaten Kubu Raya, Selasa.
Gubernur berharap DMI menjadi corong dan media untuk menyampaikan hasil program pembangunan serta sebagai upaya menangkal kabar-kabar bohong. Ia sepakat pemberdayaan masjid untuk umat sebagai pemberdayaan umat.
"Salah satunya pengentasan program kemiskinan, masjid-masjid bisa berperan besar," ujarnya.
Orang nomor satu di Kalbar ini mencontohkan semasa menjabat Wali Kota Pontianak, dia pernah membuat kios pangan berbasis masjid.
"Ada sekitar tujuh atau delapan masjid di Kota Pontianak. Kios itu menjual sembako untuk kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa masih eksis, lainnya tidak berlanjut saat ini," katanya.
Gubernur menilai dari sisi finansial, masjid mempunyai potensi berasal dari kas-kas masjid. Ia berharap kas - kas masjid tidak hanya tersimpan dalam bentuk deposito di bank.
"Kas masjid yang disimpan di deposito bank itu harus digunakan untuk pengembangan ekonomi maupun kemaslahatan umat," ujarnya.
Dia beryakinan PW DMI Provinsi Kalbar masa bhakti 2018-2023 yang terdiri dari berbagai bidang dan latar belakang bisa membantu mewujudkan program-program yang disusun nantinya.
Ia juga berpesan pengurus masjid peka terhadap kondisi yang bisa membuat ruwet dalam kehidupan kemasyarakatan.
"Saya mengharapkan Masjid tampil dengan memberikan informasi selaras dengan perencanaan pembangunan pemerintah. Bagaimanapun yang dilakukan pemerintah tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Program masjid itu juga untuk kesejahteraan umat,"kata Gubernur.
"Sampaikan informasi sebenarnya.?Berikan pencerahan bagi masyarakat guna menghindari hubungan tidak harmonis. Saya harap DMI mengambil peran dalam percepatan pemberantasan kemiskinan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyikapi berita tidak betul," tandasnya.
Sementara itu Ketua PW DMI Kalbar, Ria Norsan menyatakan, berdasarkan statistik jumlah penduduk daerah ini 5,4 juta jiwa dengan umat Islam sekitar 3,2 juta jiwa (59,66 persen).
Adapun jumlah masjid seluruh Kalbar sekitar 3.200 unit, di luar surau dan mushallah. Dengan besarnya jumlah masjid tersebut, merupakan potensi yang startegis untuk kita berdayakan dalam rangka meningkatkan kualitas inadah, memperkuat ukhuwah, serta menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid.
"Ada beberapa program unggulan PW DMI Kalbar yaitu meningkatkan pembinaan sumber daya masjid, mewujudkan masjid percontohan minimal satu masjid setiap kabupaten/kota se-kalbar dan menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat," ujarnya.
Menurut dia, untuk saat ini dia belum mendapatkan laporan terkait adanya masjid di Kalbar yang terpapar radikaslisme, hanya mungkin saja cara penceramah atau khotib dalam menyampaikan pesan-pesan Amar Ma`ruf Nahyi Mungkar terkesan keras dan tendensi.
"Oleh karena itu untuk memberikan solusi dan mengatasinya DMI kalbar akan merumuskan program pembinaan dan pelatihan kepada khotib dan imam masjid secara bertahap di setiap kabupaten/kota se-kalbar," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Syafruddin yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berpesan PW DMI Kalbar bisa menjadikan penyejuk bagi masyarakat terutama umat Islam serta Masjid bisa sangat bermanfaat tidak hanya sebagai tempat ibadah semata bagi umat muslim.
"Masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi tempat wisata religi dan pemberdayaan ekonomi umat islam," ujarnya.
Syafruddin juga menepis tudingan bahwa di Masjid dijadikan radikaslisme sebab dirinya melihat Masjid merupakan tempat umum dan sangat sulit untuk melakukan radikaslisme di tempat ibadah tersebut.
"Untuk paham radikaslisme pasti di tempat tertutup, dan di Masjid merupakan tempat umum untuk siapa saja, jika seseorang menyebarkan paham radikaslisme pasti ditangkap oleh jamaah Masjid setempat dan bisa dikeroyok oleh masyarakat setempat," tandasnya.
Dia memastikan bahwa tidak ada paham radikaslisme di tempat ibadah terutama di Masjid.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018