Pontianak (Antaranews Kalbar) - Ketua Pemuda Katolik Indonesia, dr. Karolin Margret Natasa mengharapkan pemerintah pusat bisa melakukan langkah nyata untuk menstabilkan harga CPO dan karet yang terus menyusut saat ini.
"Kami mengharapkan pemerintah lebih fokus menata perekonomian. Satu diantaranya, melakukan upaya nyata untuk menstabilkan harga jual minyak sawit (CPO) dan karet," kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Untuk memstabilkan Karolin menyarankan pemerintah Indonesia lebih aktif memerangi black campaign terkait dengan minyak CPO.
"Pemeirntah melalui Menteri Lingkungan Hidup, katanya, harusnya mampu menjawab bahwa perkebunan sawit yang ada di Indonesia sebagian besar dimiliki masyarakat dan harus juga mampu menjelaskan apa saja yang jadi kontribusi perusahaan sawit pada daerah yang terisolir di Indonesia," tuturnya.
"Contohnya saja hari ini kami merayakan natal dikondisi perekonomian yang sangat sulit, di Ngabang PTPN XIII bangkrut, pabrik tutup banyak yang di PHK, harga sawit juga terjun bebas dan harga karet masih sangat rendah," timpalnya.
Menurut Karolin, banyak manfaat yang dihasilkan dari pengembangan lahan perkebunan sawit. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, seperti di wilayah Kalbar.
"Termasuk membuka akses infrastruktur dan lain sebagainya, banyak sekali yang terbuka dengan perkebunan sawit selain daripada itu pemerintah harus memikirkan hilirisasi CPO, kita tidak bisa hanya menjual CPO, kalau CPO di banned, kita harus memikirkan produk yang bisa dihasilkan dari CPO," terangya.
Karolin yang juga Bupati Landak itu berharap Presiden Joko Widodo dapat membangun kawasan Industri di Kalbar khususnya Landak agar tidak hanya menjadi jargon belaka.
"Beberapa waktu lalu wacana sudah ada dari Presiden RI, kami harapkan beliau segera mewujudkan apa yang menjadi wacana baik karet maupun sawit, kami berharap tahun depan proses replenting sawit berjalan, jangan hanya jadi jargon dari Presiden, kami tunggu kawasan industri," katanya.
(KR-RDO)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kami mengharapkan pemerintah lebih fokus menata perekonomian. Satu diantaranya, melakukan upaya nyata untuk menstabilkan harga jual minyak sawit (CPO) dan karet," kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Untuk memstabilkan Karolin menyarankan pemerintah Indonesia lebih aktif memerangi black campaign terkait dengan minyak CPO.
"Pemeirntah melalui Menteri Lingkungan Hidup, katanya, harusnya mampu menjawab bahwa perkebunan sawit yang ada di Indonesia sebagian besar dimiliki masyarakat dan harus juga mampu menjelaskan apa saja yang jadi kontribusi perusahaan sawit pada daerah yang terisolir di Indonesia," tuturnya.
"Contohnya saja hari ini kami merayakan natal dikondisi perekonomian yang sangat sulit, di Ngabang PTPN XIII bangkrut, pabrik tutup banyak yang di PHK, harga sawit juga terjun bebas dan harga karet masih sangat rendah," timpalnya.
Menurut Karolin, banyak manfaat yang dihasilkan dari pengembangan lahan perkebunan sawit. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, seperti di wilayah Kalbar.
"Termasuk membuka akses infrastruktur dan lain sebagainya, banyak sekali yang terbuka dengan perkebunan sawit selain daripada itu pemerintah harus memikirkan hilirisasi CPO, kita tidak bisa hanya menjual CPO, kalau CPO di banned, kita harus memikirkan produk yang bisa dihasilkan dari CPO," terangya.
Karolin yang juga Bupati Landak itu berharap Presiden Joko Widodo dapat membangun kawasan Industri di Kalbar khususnya Landak agar tidak hanya menjadi jargon belaka.
"Beberapa waktu lalu wacana sudah ada dari Presiden RI, kami harapkan beliau segera mewujudkan apa yang menjadi wacana baik karet maupun sawit, kami berharap tahun depan proses replenting sawit berjalan, jangan hanya jadi jargon dari Presiden, kami tunggu kawasan industri," katanya.
(KR-RDO)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018