Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan perusahaan perkebunan sawit tidak memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat provinsi itu, malah akibat dari pembukaan lahan perkebunan banyak jalan di daerah yang rusak.
"Saya ngomong sama presiden beberapa waktu lalu, presiden bertanya perusahaan sawit kan harus buat jalan sendiri pak gubernur, saya bilang ke pak Jokowi, mana ada pak, mereka lewat jalan negara dan jalan provinsi rusak semua," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, Kalbar dianggap sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia, namun itu hanya anggapan belaka, karena di dalam APBD, perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak memberikan kontribusi yang signifikan.
"Kita diakal-akalin saja oleh mereka, yang didapat negara hanya 10 persen dari perusahaan sawit dan pertambangan yang melakukan konsesi di Kalbar," ungkapnya.
Sutarmidji mencontohkan, di Sintang banyak jalannya hancur akibat truk perkebunan dengan beban berat melewati jalan tersebut. Namun dari tujuh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan itu hanya ada perusahaan yang memberikan bantuan perbaikan jalan, namun dengan dana yang kecil.
"Itupun mereka hanya nyumbang sekitar Rp20 juta, padahal mereka sudah membuat jalan menjadi hancur seperti "bubur". Kalau saya bantuan sebesar itu tidak diambil dan lebih baik dikembalikan saja," ujarnya.
Ia meminta ke depan, penegakan aturan dan prosedur yang tegas harus dilaksanakan terkait izin perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalbar.
"Saya minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tegas dalam memberi izin konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama di kawasan lahan gambut," katanya.
Menurut dia, sebagian besar perkebunan membuka lahan dengan cara membakar. "Mau lahan gambut dan tidak gambut dia bakar. Saya kadang malas dan marah dengan perusahaan perkebunan itu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Saya ngomong sama presiden beberapa waktu lalu, presiden bertanya perusahaan sawit kan harus buat jalan sendiri pak gubernur, saya bilang ke pak Jokowi, mana ada pak, mereka lewat jalan negara dan jalan provinsi rusak semua," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, Kalbar dianggap sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia, namun itu hanya anggapan belaka, karena di dalam APBD, perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak memberikan kontribusi yang signifikan.
"Kita diakal-akalin saja oleh mereka, yang didapat negara hanya 10 persen dari perusahaan sawit dan pertambangan yang melakukan konsesi di Kalbar," ungkapnya.
Sutarmidji mencontohkan, di Sintang banyak jalannya hancur akibat truk perkebunan dengan beban berat melewati jalan tersebut. Namun dari tujuh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan itu hanya ada perusahaan yang memberikan bantuan perbaikan jalan, namun dengan dana yang kecil.
"Itupun mereka hanya nyumbang sekitar Rp20 juta, padahal mereka sudah membuat jalan menjadi hancur seperti "bubur". Kalau saya bantuan sebesar itu tidak diambil dan lebih baik dikembalikan saja," ujarnya.
Ia meminta ke depan, penegakan aturan dan prosedur yang tegas harus dilaksanakan terkait izin perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalbar.
"Saya minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tegas dalam memberi izin konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama di kawasan lahan gambut," katanya.
Menurut dia, sebagian besar perkebunan membuka lahan dengan cara membakar. "Mau lahan gambut dan tidak gambut dia bakar. Saya kadang malas dan marah dengan perusahaan perkebunan itu," ujarnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019