Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalbar Sutarmijdi mengusulkan para pelaku usaha di manapun selama usahannya beroperasi di Kalbar agar memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP di Kalbar pula.
"Dengan memiliki NPWP di Kalbar itu bisa membantu pembiayaan pembangunan di Kalbar. Kalau NPWP di luar Kalbar maka pajaknya diterima daerah luar padahal perusahaan beroperasi di sini," ujarnya saat Pencanangan Zona Integritas KPP Pratama Pontianak Timur di Pontianak, Senin.
Sutarmidji menjelaskan bahwa hampir seluruh Indonesia termasuk Kalbar rata - rata ketergantungan dana pusat hampir lebih dari 70 persen. Hanya di Kota Pontianak di Kalbar yang sudah mencapai 27 persen.
"Semua daerah masih tergantung transfer dana pusat. Sedangkan tranfer dana pusat tergantung pendapatan negara. Pendapatan negara itu 70 persen dari pajak," ujar dia.
Menurutnya jika pajak tidak dikelola dengan baik dan wajib pajak tidak melaksanakan dengan baik maka akan ada hambatan dalam penerimaan pajak negara tersebut.
"Terpenting lagi dengan perusahaan yang beroperasioanal di Kalbar dan memiliki NPWP di sini maka dalam kontrol juga lebih mudah," kata dia.
Terkait zona pencanangan zona integritas menurutnya suata tekad untuk melayani perpajakan dengan baik, transparan dan tidak melakukan korupsi.
"Inti pelayanan terbaik adalah transparansi. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik maka pelayanan tentu baik. Saya berharap sektor perpajakan supaya ada kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya," papar dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalbar Farid Bachtiar mengatakan bahwa untuk zona integritas sebagai upaya pihaknya dalam penguatan dan menyatakan bahwa dalam pelayanan pajak bebas KKN.
"Melalui ini juga kita juga ingin meningkatkan keterbukaan administarasi perpajakan. Kita juga tengah meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi. Sehingga dengan keterbukaan dan efektivitas realisasi penerimaan pajak bisa tercapai di daerah ini," kata dia.
Ia mengajak masyarakat untuk terus taat membayar pajak karena dengan membayar pajak berarti ikut andil dalam membangun negara ini.
"Sumber pendapatan negara utama adalah dari pajak. Untuk membangun negara ini dari pajak. Sehingga dengan membayar pajak maka ikut andil membangun," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Dengan memiliki NPWP di Kalbar itu bisa membantu pembiayaan pembangunan di Kalbar. Kalau NPWP di luar Kalbar maka pajaknya diterima daerah luar padahal perusahaan beroperasi di sini," ujarnya saat Pencanangan Zona Integritas KPP Pratama Pontianak Timur di Pontianak, Senin.
Sutarmidji menjelaskan bahwa hampir seluruh Indonesia termasuk Kalbar rata - rata ketergantungan dana pusat hampir lebih dari 70 persen. Hanya di Kota Pontianak di Kalbar yang sudah mencapai 27 persen.
"Semua daerah masih tergantung transfer dana pusat. Sedangkan tranfer dana pusat tergantung pendapatan negara. Pendapatan negara itu 70 persen dari pajak," ujar dia.
Menurutnya jika pajak tidak dikelola dengan baik dan wajib pajak tidak melaksanakan dengan baik maka akan ada hambatan dalam penerimaan pajak negara tersebut.
"Terpenting lagi dengan perusahaan yang beroperasioanal di Kalbar dan memiliki NPWP di sini maka dalam kontrol juga lebih mudah," kata dia.
Terkait zona pencanangan zona integritas menurutnya suata tekad untuk melayani perpajakan dengan baik, transparan dan tidak melakukan korupsi.
"Inti pelayanan terbaik adalah transparansi. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik maka pelayanan tentu baik. Saya berharap sektor perpajakan supaya ada kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya," papar dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalbar Farid Bachtiar mengatakan bahwa untuk zona integritas sebagai upaya pihaknya dalam penguatan dan menyatakan bahwa dalam pelayanan pajak bebas KKN.
"Melalui ini juga kita juga ingin meningkatkan keterbukaan administarasi perpajakan. Kita juga tengah meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi. Sehingga dengan keterbukaan dan efektivitas realisasi penerimaan pajak bisa tercapai di daerah ini," kata dia.
Ia mengajak masyarakat untuk terus taat membayar pajak karena dengan membayar pajak berarti ikut andil dalam membangun negara ini.
"Sumber pendapatan negara utama adalah dari pajak. Untuk membangun negara ini dari pajak. Sehingga dengan membayar pajak maka ikut andil membangun," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019