Kapuas Hulu bersiap menuju daerah mandiri

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pPovinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pra musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten di daerah setempat membahas berbagai sektor pembangunan termasuk menuju Kapuas Hulu mandiri. 

 

" Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 yaitu menuju Kapuas Hulu mandiri yang fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Pamero, ketika membuka rapat pra musrenbang di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu.

 

Selain itu, kata Antonius, yang ingin dicapai dalam pembangunan diantaranya peningkatan ekonomi sektor unggulan, meningkatkan kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat, menurunkan angka pengangguran,  angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.

 

" Yang kita lakukan saat ini untuk percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan itu bisa tercapai apabila semua pihak dapat sinergis," kata Antonius.

 

Menurut dia, program pembangunan mesti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan harus memperhatikan skala prioritas.

 

Diakui Antonius, keuangan daerah sangat terbatas dalam membangun Kapuas Hulu. Oleh karena itu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mesti bersinergi dengan pemerintah pusat dan mengusulkan anggaran sesuai bidang kementerian terkait.

 

Menanggapi pra Musrenbang itu, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Hairuddin mengatakan pihaknya terus mendorong kemajuan pembangunan di Kapuas Hulu.

 

Namun dia berharap proses pembangunan harus melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

 

" Pembangunan harus tepat sasaran memperhatikan skala prioritas," ucap Hairuddin.

 

Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional itu meminta juga agar pemerataan pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Karena menurut Hairuddin, masyarakat kita masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, hanya saja masing - masing desa memiliki kebutuhan yang tidak sama. 

 

" Ada yang membutuhkan listrik, jalan dan jembatan juga di berbagai sektor pembangunan, bagaimana itu pemerataan pembangunan harus dilakukan, meski pun pada akhirnya belum semua keinginan masyarakat dapat terpenuhi itu karena keterbatasan anggaran daerah," jelas Hairuddin.

 

Disampaikan Hairuddin, mesti ada upaya pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, banyak sekali anggaran di pusat yang mesti disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

 

" Jika hanya mengandalkan keuangan daerah kita masih sangat terbatas, mari kita sama - sama berupaya mendorong anggaran dari pusat ke daerah untuk kemajuan Kapuas Hulu," ajak Hairuddin.