Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pemerintah desa fokus pada penyelesaian 17 indikator dari 52 indikator desa mandiri, dengan mengoptimalkan dana desa yang ada.
"Untuk mewujudkan desa mandiri, memang ada 52 indikator. Namun, seharusnya dana desa itu jangan dibiarkan dalam penyelesaian 52 indikator itu, karena sampai kiamat pun tidak bakalan selesai," kata Sutarmidji di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, dana desa ini seharusnya hanya boleh digunakan memenuhi dan menyiapkan 17 indikator di setiap desa.
Dirinya pun optimis kalo 17 indikator jika diselesaikan dalam jangka lima tahun dan masyarakat bisa dapat merasakan pembangunan dari indikator tersebut.
"Dana desa itu hanya boleh menyiapkan 17 indikator saja, yang ringan-ringan saja seperti Paud, Posyandu, Lapangan Olahraga itu bisa, dan itu akan selesai dalam waktu lima tahun. Selesai semuanya tanggung jawab desa dan saya yakin bisa sebelum lima tahun bisa selesai," ujarnya.
Untuk 15 indikator lainnya guna mewujudkan desa mandiri itu harus menggunakan dana APBD diluar dana desa yang ada. Orang nomor satu di Kalbar juga meminta pemerintah daerah wajib mendukung untuk mewujudkan desa mandiri tersebut.
"Pemerintah daerah harus mau mendukung itu dan dewan punya pokok pikiran seharusnya programnya di arahkan ke 15 indikator desa mandiri itu. Jika indikator yang berat-berat itu biarkan Pemerintah Provinsi yang selesaikan, di provinsi ada DPRD Provinsi yang mana memiliki pokok pikiran di isi dengan menyelesaikan indikator desa mandiri," katanya.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalbar akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura menyiapkan 15 indikator desa mandiri belum selesai itu yang mana tidak mungkin penyerapan anggaran menggunakan dana desa tersebut.
"Pemda Provinsi akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura akan menyiapkan 15 indikator yang berat itu, yang mana tidak mungkin di biayai oleh dana desa," ujar sia.
Nanti TNI bisa menggunakan bakti gotong royong dan dari Polri ada dua indikatornya untuk wujudkan desa mandiri, selain itu TNI memiliki peralatan untuk membuka terisolasian suatu desa atau kawasan untuk mewujudkan desa mandiri dan ketersedian air bersih TNI juga memiliki alat untuk mengebor tanah sedalam 200 meter untuk melayani masyarakat, tuturnya.
Sutarmidji menambahkan, jika semua indikator desa mandiri terkoordinir dengan baik antara desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan TNI-Polri maka semua desa yang bisa menuju desa mandiri.
"Dan perkuatan perekonomian desa akan kuat dan gampang, BUMdes itu betul-betul di bangun ada kegiatan kebutuhan masyarakat yang diserahkan ke BUMdes dikelola dengan baik. Jika semuanya serius menangani maka masyarakat desa menikmati dari hasil yang diupayakan mereka sendiri dan anak cucu mereka akan bahagia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu," katanya.
Dalam optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyampaikan jangan ada kekhawatiran penyimpangan dana desa yang ada.
Sebab adanya panduan dari sisi pertanggung jawaban dan pemanfaatan yang dikelola yang telah diberikan.
"Kalau desa ada panduannya, pertangung jawabannya tidak repot, kemudian peruntukannya jelas untuk apa saja. Fokus pada dana desa itu arah menciptakan desa mandiri, desa dalam kategori baik dari sarana dan prasarana semua untuk masyarakat ada, jangan khawatir dalam pengelolaan selama mengikuti panduan dana desa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Untuk mewujudkan desa mandiri, memang ada 52 indikator. Namun, seharusnya dana desa itu jangan dibiarkan dalam penyelesaian 52 indikator itu, karena sampai kiamat pun tidak bakalan selesai," kata Sutarmidji di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, dana desa ini seharusnya hanya boleh digunakan memenuhi dan menyiapkan 17 indikator di setiap desa.
Dirinya pun optimis kalo 17 indikator jika diselesaikan dalam jangka lima tahun dan masyarakat bisa dapat merasakan pembangunan dari indikator tersebut.
"Dana desa itu hanya boleh menyiapkan 17 indikator saja, yang ringan-ringan saja seperti Paud, Posyandu, Lapangan Olahraga itu bisa, dan itu akan selesai dalam waktu lima tahun. Selesai semuanya tanggung jawab desa dan saya yakin bisa sebelum lima tahun bisa selesai," ujarnya.
Untuk 15 indikator lainnya guna mewujudkan desa mandiri itu harus menggunakan dana APBD diluar dana desa yang ada. Orang nomor satu di Kalbar juga meminta pemerintah daerah wajib mendukung untuk mewujudkan desa mandiri tersebut.
"Pemerintah daerah harus mau mendukung itu dan dewan punya pokok pikiran seharusnya programnya di arahkan ke 15 indikator desa mandiri itu. Jika indikator yang berat-berat itu biarkan Pemerintah Provinsi yang selesaikan, di provinsi ada DPRD Provinsi yang mana memiliki pokok pikiran di isi dengan menyelesaikan indikator desa mandiri," katanya.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalbar akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura menyiapkan 15 indikator desa mandiri belum selesai itu yang mana tidak mungkin penyerapan anggaran menggunakan dana desa tersebut.
"Pemda Provinsi akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura akan menyiapkan 15 indikator yang berat itu, yang mana tidak mungkin di biayai oleh dana desa," ujar sia.
Nanti TNI bisa menggunakan bakti gotong royong dan dari Polri ada dua indikatornya untuk wujudkan desa mandiri, selain itu TNI memiliki peralatan untuk membuka terisolasian suatu desa atau kawasan untuk mewujudkan desa mandiri dan ketersedian air bersih TNI juga memiliki alat untuk mengebor tanah sedalam 200 meter untuk melayani masyarakat, tuturnya.
Sutarmidji menambahkan, jika semua indikator desa mandiri terkoordinir dengan baik antara desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan TNI-Polri maka semua desa yang bisa menuju desa mandiri.
"Dan perkuatan perekonomian desa akan kuat dan gampang, BUMdes itu betul-betul di bangun ada kegiatan kebutuhan masyarakat yang diserahkan ke BUMdes dikelola dengan baik. Jika semuanya serius menangani maka masyarakat desa menikmati dari hasil yang diupayakan mereka sendiri dan anak cucu mereka akan bahagia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu," katanya.
Dalam optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyampaikan jangan ada kekhawatiran penyimpangan dana desa yang ada.
Sebab adanya panduan dari sisi pertanggung jawaban dan pemanfaatan yang dikelola yang telah diberikan.
"Kalau desa ada panduannya, pertangung jawabannya tidak repot, kemudian peruntukannya jelas untuk apa saja. Fokus pada dana desa itu arah menciptakan desa mandiri, desa dalam kategori baik dari sarana dan prasarana semua untuk masyarakat ada, jangan khawatir dalam pengelolaan selama mengikuti panduan dana desa," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019