Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, pemkab Kubu Raya akan mendorong setiap desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan dan akurasi sistem data untuk mempercepat pencapaian Indeks Desa Mandiri (IDM) sebagai salah satu upaya pembentukan desa mandiri di kabupaten itu.
"Selama ini, untuk mengejar Indeks Desa Mandiri (IDM), selalu terkendala pada pendataan yang tidak tervalidasi dengan baik. Untuk itu, kita akan mendorong pemerintah desa untuk memiliki data yang valid untuk mempercepat pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat dan terwujudnya desa mandiri," kata Muda di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengejar dimensi ekologis pada suatu desa, harus melibatkan mitra pemangku kepentingan, agar ada keberlanjutan program di lapangan.
Baca juga: Gubernur Sutarmidji minta Muhammadiyah berperan wujudkan desa mandiri
"Agar memiliki data yang valid, harus menjadi sebuah pemikiran bersama untuk penghimpunan data secara komprehensif dari setiap desa. Untuk IDM banyak desa-desa tidak memiliki semangat untuk menaikkan status, karena berkaitan dengan kebijakan yang dianggap belum memberikan ruang bagi desa untuk mendapatkan program yang semakin banyak," tuturnya.
Ada stigma bahwa dengan naiknya status Desa akan mengurangi program yang akan masuk ke Desa. Banyak desa tidak menaikkan status karena problem yang real di masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari program-program bagi Desa terpencil, terluar dan tertinggal.
Menurutnya, dimensi ekologis, sebagai salah satu dimensi dalam mencapai desa mandiri, bagaimana pengelolaan di Desa sendiri dapat berkomitmen dalam memperkuat kelembagaan mereka di desa masing-masing. Bagaimana desa tersebut harus memiliki data tunggal yang membutuhkan teknologi dan harus konsisten.
Baca juga: Masih ada desa tertinggal di Sintang
Penanganan ekologi, terlebih karhutla, membutuhkan komitmen bersama untuk menyiapkan pencegahan dengan pembangunan kanal-kanal, disetiap Desa.
"Kesulitan selama ini adalah berkaitan dengan data. Padahal, dengan memiliki data yang akurat dan fokus pada data awal dan satu data. Data yang dibutuhkan dari semua rumah tangga hingga seluruh data kegiatan yang ada di desa tersebut," kata Muda.
Kegiatan-kegiatan dan program tidak terverifikasi dengan baik sehingga setiap program memiliki data sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri-sendiri secara sektoral.
Selain itu, lanjutnya, untuk mempercepat terwujudnya desa mandiri, semua desa sedang berusaha memaksimalkan energi yang mereka miliki. Dan mereka harus dibantu dengan cara membangun sistem agar pemerintah desa dapat mengelola desanya dengan baik dan akuntabel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Selama ini, untuk mengejar Indeks Desa Mandiri (IDM), selalu terkendala pada pendataan yang tidak tervalidasi dengan baik. Untuk itu, kita akan mendorong pemerintah desa untuk memiliki data yang valid untuk mempercepat pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat dan terwujudnya desa mandiri," kata Muda di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengejar dimensi ekologis pada suatu desa, harus melibatkan mitra pemangku kepentingan, agar ada keberlanjutan program di lapangan.
Baca juga: Gubernur Sutarmidji minta Muhammadiyah berperan wujudkan desa mandiri
"Agar memiliki data yang valid, harus menjadi sebuah pemikiran bersama untuk penghimpunan data secara komprehensif dari setiap desa. Untuk IDM banyak desa-desa tidak memiliki semangat untuk menaikkan status, karena berkaitan dengan kebijakan yang dianggap belum memberikan ruang bagi desa untuk mendapatkan program yang semakin banyak," tuturnya.
Ada stigma bahwa dengan naiknya status Desa akan mengurangi program yang akan masuk ke Desa. Banyak desa tidak menaikkan status karena problem yang real di masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari program-program bagi Desa terpencil, terluar dan tertinggal.
Menurutnya, dimensi ekologis, sebagai salah satu dimensi dalam mencapai desa mandiri, bagaimana pengelolaan di Desa sendiri dapat berkomitmen dalam memperkuat kelembagaan mereka di desa masing-masing. Bagaimana desa tersebut harus memiliki data tunggal yang membutuhkan teknologi dan harus konsisten.
Baca juga: Masih ada desa tertinggal di Sintang
Penanganan ekologi, terlebih karhutla, membutuhkan komitmen bersama untuk menyiapkan pencegahan dengan pembangunan kanal-kanal, disetiap Desa.
"Kesulitan selama ini adalah berkaitan dengan data. Padahal, dengan memiliki data yang akurat dan fokus pada data awal dan satu data. Data yang dibutuhkan dari semua rumah tangga hingga seluruh data kegiatan yang ada di desa tersebut," kata Muda.
Kegiatan-kegiatan dan program tidak terverifikasi dengan baik sehingga setiap program memiliki data sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri-sendiri secara sektoral.
Selain itu, lanjutnya, untuk mempercepat terwujudnya desa mandiri, semua desa sedang berusaha memaksimalkan energi yang mereka miliki. Dan mereka harus dibantu dengan cara membangun sistem agar pemerintah desa dapat mengelola desanya dengan baik dan akuntabel.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019