Direktur Eksekutif Indonesia Border Care (IBC), Bambang Hermansyah menilai kawasan perbatasan terutama di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat membutuhkan beberapa jembatan, terutama Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB).
“Keberadaaan JSSB ini sangat penting untuk daerah perbatasan, tidak hanya untuk memperlancar arus orang, barang dan kendaraan tetapi juga untuk menjaga pertahanan negara. Jika JSSB itu dibangun dan kedaulatan kita diganggu, maka dengan cepat alat pertahanan dan keamanan kita bergerak,” ujar Bambang yang juga Kordinator Staf Ahli DPD RI di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa perbatasan merupakan pintu depan negara, Sambas adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Baca juga: Mahasiswa dorong realisasi Jembatan Sungai Sambas Besar
“Dalam lima tahun terakhir kondisi infrastruktur perbatasan di Sambas yakni di Paloh dan Sajingan sudah sudah sangat baik, hal ini tidak terlepas dari komitmen pemerintahan Jokowi – JK membangun Indonesia dari pinggiran. Meski demikian masih ada beberapa kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan perbatasan di Sambas seperti jembatan tersebut,” kata dia.
Menurutnya pemerintah daerah harus memaksimalkan perbatasan karena hal itu juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sambas.
Baca juga: Warga Nibong Sambas Minta Pemerintah Perbaiki Jembatan
Ia menyebutkan bahwa Paloh dan Sajingan memilki karaktersitik alam yang berbeda, Paloh merupakan daerah pantai, seharusnya pemerintah daerah menjadikan Paloh sebagai destinasi wisata bahari yang dapat mengundang wisatawan domestik dan negara tetangga berkunjung ke Paloh. Sedangkan Sajingan merupakan daerah perbukitan dan daratan, pemerintah daerah dapat mengembangkan perkebunan dan membangun pasar, yang membuat negara tetangga belanja ke Sajingan.
“Dengan demikian rumus membangun perbatasan adalah dengan kesejahteraan, pertahanan dan diplomasi. Semua pendekatan dan upaya maksimal harus dilakukan dengan komitmen penuh pemerintah baik pusat maupun daerah,” ujar pria yang juga merupakan kelahiran Pemangkat, Sambas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
“Keberadaaan JSSB ini sangat penting untuk daerah perbatasan, tidak hanya untuk memperlancar arus orang, barang dan kendaraan tetapi juga untuk menjaga pertahanan negara. Jika JSSB itu dibangun dan kedaulatan kita diganggu, maka dengan cepat alat pertahanan dan keamanan kita bergerak,” ujar Bambang yang juga Kordinator Staf Ahli DPD RI di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa perbatasan merupakan pintu depan negara, Sambas adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Baca juga: Mahasiswa dorong realisasi Jembatan Sungai Sambas Besar
“Dalam lima tahun terakhir kondisi infrastruktur perbatasan di Sambas yakni di Paloh dan Sajingan sudah sudah sangat baik, hal ini tidak terlepas dari komitmen pemerintahan Jokowi – JK membangun Indonesia dari pinggiran. Meski demikian masih ada beberapa kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan perbatasan di Sambas seperti jembatan tersebut,” kata dia.
Menurutnya pemerintah daerah harus memaksimalkan perbatasan karena hal itu juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sambas.
Baca juga: Warga Nibong Sambas Minta Pemerintah Perbaiki Jembatan
Ia menyebutkan bahwa Paloh dan Sajingan memilki karaktersitik alam yang berbeda, Paloh merupakan daerah pantai, seharusnya pemerintah daerah menjadikan Paloh sebagai destinasi wisata bahari yang dapat mengundang wisatawan domestik dan negara tetangga berkunjung ke Paloh. Sedangkan Sajingan merupakan daerah perbukitan dan daratan, pemerintah daerah dapat mengembangkan perkebunan dan membangun pasar, yang membuat negara tetangga belanja ke Sajingan.
“Dengan demikian rumus membangun perbatasan adalah dengan kesejahteraan, pertahanan dan diplomasi. Semua pendekatan dan upaya maksimal harus dilakukan dengan komitmen penuh pemerintah baik pusat maupun daerah,” ujar pria yang juga merupakan kelahiran Pemangkat, Sambas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019