Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, total kepemilikan saham pemerintah provinsi (Pemprov) Kalbar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar sampai saat ini sebesar 44,12 persen atau senilai Rp621.327.000.000.
"Hingga tahun 2024 mendatang, kita akan terus meningkatkan permodalan untuk PT. Bank Kalbar ini," kata Ria Norsan di Pontianak, Kamis.
Dikatakannya, total kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota Se-Kalimantan Barat pada PT. Bank Kalbar posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp1.408.194.000.000 dengan total nilai saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp621.327.000.000 atau sebesar 44,12 persen.
Baca juga: Pontianak Targetkan Saham Bank Kalbar Rp100 Miliar
Untuk menambah penyertaan modal bagi PT. Bank Kalbar tersebut, saat ini Pemprov Kalbar bersama DPRD setempat sedang membahas Raperda Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalbar pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar, agar memiliki payung hukum yang kuat.
Menurutnya, Raperda yang diajukan terkait penambahan penyertaan modal bagi Bank Kalbar menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan, karena Bank Kalbar merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah.
Terlebih, katanya, Bank Kalbar juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam dua tahun terakhir PT Bank Kalbar mampu memberikan dividen yang signifikan terhadap pemerintah Provinsi Kalbar.
Baca juga: BEI akan bentuk desa menabung saham syariah di Kalbar pada 2019
"Pada tahun Buku 2017 penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp466.327.000.000 dengan jumlah deviden Rp78.379.743.150 yang masuk pada kas daerah per tanggal 13 juli 2017, Untuk tahun buku 2018 penyertaan modal Pemprov Kalbar Rp621.327.000.000,- dengan jumlah dividen sebesar Rp91.358.587.592 yang masuk pada kas daerah tanggal 29 juni 2018," tuturnya.
Dengan demikian bagi hasil Collection Credit, pada tahun buku 2017 sebesar Rp525.849.616,18 yang masuk pada Kas daerah, dan pada tahun 2018 Collektion Credit sebesar Rp214.259.188,51 yang masuk pada Kas daerah bulan april 2019.
Mengenai berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PAD Pemprov Kalbar, bahwa PAD bukanlah merupakan satu-satunya tujuan utama Pemprov melakukan penyertaan modal pada Bank Kalbar, tapi yang lebih penting lagi agar masyarakat juga mendapatkan kemudahan untuk akses permodalan.
Baca juga: Bank Pembangunan Daerah Kalbar harus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi
"Untuk itu Pemprov terus mendorong agar Bank Kalbar terus mengembangkan sistem pelayanan dari sistem manual menjadi berbasis elektronik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk membayar pajak dan juga retribusi, tidak hanya datang ke kantor Bank tetapi bisa membayar pajak melalui fasilitas, diantaranya transfer via ATM, HP (mobile Banking) Mesin EDC, token, e-money, kartu elektronik (Flash) dan lain sebagainya.," katanya
Selain itu juga dimintakan kepada PT Bank Kalbar untuk terus mengembangkan Pembangunan kantor-kantor cabang pembantu sampai di kecamatan-kecamatan terluar, dengan demikian biaya operasional dapat lebih ditekan seminimal mungkin.
"Diharapkan kedepannya tidak hanya Pemda yang yang berupaya mengembangkan PAD, tetapi Bank Kalbar harus ikut serta dalam upaya meningkatkan PAD melalui pengembangan tempat-tempat pelayanan (kantor Cabang) dan meningkatkan sistem yang mudah di akses oleh masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Hingga tahun 2024 mendatang, kita akan terus meningkatkan permodalan untuk PT. Bank Kalbar ini," kata Ria Norsan di Pontianak, Kamis.
Dikatakannya, total kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota Se-Kalimantan Barat pada PT. Bank Kalbar posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp1.408.194.000.000 dengan total nilai saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp621.327.000.000 atau sebesar 44,12 persen.
Baca juga: Pontianak Targetkan Saham Bank Kalbar Rp100 Miliar
Untuk menambah penyertaan modal bagi PT. Bank Kalbar tersebut, saat ini Pemprov Kalbar bersama DPRD setempat sedang membahas Raperda Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalbar pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar, agar memiliki payung hukum yang kuat.
Menurutnya, Raperda yang diajukan terkait penambahan penyertaan modal bagi Bank Kalbar menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan, karena Bank Kalbar merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah.
Terlebih, katanya, Bank Kalbar juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam dua tahun terakhir PT Bank Kalbar mampu memberikan dividen yang signifikan terhadap pemerintah Provinsi Kalbar.
Baca juga: BEI akan bentuk desa menabung saham syariah di Kalbar pada 2019
"Pada tahun Buku 2017 penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp466.327.000.000 dengan jumlah deviden Rp78.379.743.150 yang masuk pada kas daerah per tanggal 13 juli 2017, Untuk tahun buku 2018 penyertaan modal Pemprov Kalbar Rp621.327.000.000,- dengan jumlah dividen sebesar Rp91.358.587.592 yang masuk pada kas daerah tanggal 29 juni 2018," tuturnya.
Dengan demikian bagi hasil Collection Credit, pada tahun buku 2017 sebesar Rp525.849.616,18 yang masuk pada Kas daerah, dan pada tahun 2018 Collektion Credit sebesar Rp214.259.188,51 yang masuk pada Kas daerah bulan april 2019.
Mengenai berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PAD Pemprov Kalbar, bahwa PAD bukanlah merupakan satu-satunya tujuan utama Pemprov melakukan penyertaan modal pada Bank Kalbar, tapi yang lebih penting lagi agar masyarakat juga mendapatkan kemudahan untuk akses permodalan.
Baca juga: Bank Pembangunan Daerah Kalbar harus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi
"Untuk itu Pemprov terus mendorong agar Bank Kalbar terus mengembangkan sistem pelayanan dari sistem manual menjadi berbasis elektronik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk membayar pajak dan juga retribusi, tidak hanya datang ke kantor Bank tetapi bisa membayar pajak melalui fasilitas, diantaranya transfer via ATM, HP (mobile Banking) Mesin EDC, token, e-money, kartu elektronik (Flash) dan lain sebagainya.," katanya
Selain itu juga dimintakan kepada PT Bank Kalbar untuk terus mengembangkan Pembangunan kantor-kantor cabang pembantu sampai di kecamatan-kecamatan terluar, dengan demikian biaya operasional dapat lebih ditekan seminimal mungkin.
"Diharapkan kedepannya tidak hanya Pemda yang yang berupaya mengembangkan PAD, tetapi Bank Kalbar harus ikut serta dalam upaya meningkatkan PAD melalui pengembangan tempat-tempat pelayanan (kantor Cabang) dan meningkatkan sistem yang mudah di akses oleh masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi," harapnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019