BI Kalbar luncurkan BPPU 2025-2030 untuk ekonomi nasional

Pontianak (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) Nur Asyura Anggini Sari mengatakan untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan Kalbar yang lebih modern dan maju, BI meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030 dalam acara Pertemuan Tahunan BI (PTBI) 2024.

"Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pasar uang dan pasar valas sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global," kata Anggini, di Pontianak, Selasa.

Anggini menambahkan bahwa bauran kebijakan BI untuk tahun 2025 akan terus diarahkan pada dua hal utama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas akan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, katanya lagi, BI telah membuat lima pilar kebijakan utama pada tahun 2025 mendatang, antara lain Kebijakan moneter Bank Indonesia yang difokuskan untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

BI akan menerapkan kebijakan moneter yang bersifat forward looking dan pre-emptive, sehingga dapat menjaga stabilitas eksternal dan memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kemudian, kebijakan makroprudensial, mengingat pada tahun 2025, BI akan mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini akan mencakup insentif likuiditas makroprudensial (KLM), penguatan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM), dan kebijakan uang muka kredit properti serta otomotif, untuk mendorong sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja.

Selanjutnya, BI akan terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia dengan memperkenalkan berbagai inovasi, seperti pengembangan New BI-FAST dan fast payment, serta modernisasi BI-RTGS. Inovasi lainnya termasuk perluasan penggunaan QRIS dan pengembangan Digital Rupiah sebagai alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

BI juga akan memperluas kerja sama internasional dalam sektor pembayaran melalui proyek Nexus dan Local Currency Transaction.

Selain itu, BI juga membuat kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, BI akan terus mendalami pasar uang dan pasar valas. Kebijakan ini akan mengoptimalkan efektivitas transmisi kebijakan dan mendukung pembiayaan yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini akan dilaksanakan berdasarkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas yang akan dijalankan dari 2025 hingga 2030," katanya lagi.

Terakhir adalah kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, melalui kebijakan ini BI berkomitmen untuk memperluas ekonomi-keuangan inklusif dan hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pendorong baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional, selain mendukung pengendalian inflasi yang lebih efektif.

Anggini menambahkan, untuk mendukung seluruh kebijakan tersebut, BI juga akan melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Transformasi ini bertujuan untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, serta memiliki tata kelola yang kuat dan transparan.

Dengan berbagai kebijakan yang telah disusun untuk tahun 2025, BI berharap dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi Indonesia, mengakselerasi digitalisasi, dan memperdalam pasar keuangan, serta menjadikan Indonesia lebih siap dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," katanya pula.