Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang salah satunya bertujuan mengidentifikasi perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia, bertempat di Hotel Grand Zuri BSD City Serpong, Tangerang Selatan (4/7/2019).
Kegiatan yang dibuka Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kayong Utara H. Effendi Ahmad yang didampingi Bagian Ekbang Setda Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Instansi Pemerintah Pusat, Gubernur, Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah dan Barat.
Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad (Istimewa)
Wabup Effendi mengapresiasi dan mendukung gelaran FGD terkait pipa gas ini sehingga dapat dilihat bahwa ada prospek serta kemungkinan manfaat jangka menengah dan panjang gas bumi bagi kehidupan masyarakat Kalimantan.
"Bappenas telah melakukan kajian rencana pemindahan ibukota negara dan sepertinya sudah 90 persen dipastikan bahwa ibukota terpilih akan berada di Kalimantan. Dengan demikian, perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya dibidang Gas Gumi khususnya di Pulau Kalimantan," katanya.
Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad (Istimewa)
Berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, potensi pengembangan sumber gas wilayah Kalimantan masih amat besar dimana pasokan gas bumi di wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2.609,49 MMSCFD.
"Kita berharap rencana rangkaian kegiatan audiensi dan penyelenggaraan FGD ini dapat terus dilanjutkan sesuai jadwal seperti misalnya BPH Migas akan melaksanakan audiensi dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Juli atau Agustus 2019 ini serta FGD di Pontianak Kalimantan Barat yang direncanakan bulan September 2019," ujar Effendi Ahmad.
Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad (Istimewa)
