Sebanyak 45 anggota DPRD Sambas, Kalimantan Barat hasil Pemilu 2019 resmi dilantik di Sambas, Senin dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sambas.
Pelantikan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Kapolres, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD Kabupaten Sambas.
Pelantikan yang mengambil sumpah jabatan anggota DPRD Sambas yang baru itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas.Setyo Yoga Siswantoro.
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili yang menghadiri pelantikan tersebut mengatakan, pelantikan berjalan dengan sukses dan lancar.
"Semua yang nampak sumringah dan berbahagia, semua yang dilantik hadir lengkap," ujar Atbah saat dihubungi di Sambas, Senin.
Pada saat pelantikan Atbah menyampaikan harapan Gubernur Kalbar bahwa eksekutif dan legislatif harus sinergi.
“Sinergis harus semakin baik untuk kepentingan masyarakat. Semua pihak harus bersatu majukan daerah ini,” papar dia.
Ia melanjutkan dan yang paling penting juga adalah kata gubernur, bagaimana upaya untuk bisa mengintervensi hadirnya desa mandiri di Kabupaten Sambas. Bupati juga berharap anggota DPRD kabupaten Sambas yang resmi telah dilantik, dapat melaksanakan tupoksinya.
"Untuk melaksanakan tupoksi kedewanan secara optimal apakah penganggaran dan pengawasan dan tugas fungsi lainnya, yang diatur oleh undang-undang untuk dijalankan dengan sebaiknya," katanya.
Ia berharap sinergi baik antara eksekutif dan legislatif, berjalan dengan baik sehingga persoalan yang terjadi di Kabupaten Sambas itu adalah persoalan pemerintahan Kabupaten Sambas.
“Siapa pemerintahan itu, di antaranya eksekutif dan legislatif. Tentu komunikasi yang baik anggota dewan dengan rekan-rekan Forkopimda, dan dinas instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sambas itu yang jadi harapan kami," katanya.
Sementara itu saat prosesi pelantikan di luar gedung DPRD Sambas, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ikut mewarnai prosesi pelantikan DPRD Sambas periode 2019 – 2024.
Dalam aksi tersebut ada sembilan tuntutan mahasiswa yang merupakan persoalan daerah itu yang harus diselesaikan dengan segera oleh wakil rakyat terpilih.
Dari sembilan tuntutan tersebut di antaranya mengusut tuntas soal dana hibah 2018 dan meminta penegak hukum turun lapangan. Kemudian mengusut tuntas soal Rumah Sakit Pratama dan membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga rumah sakit tersebut bisa difungsikan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019